Pembahasan Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) antara Komisi I DPR bersama pemerintah terus berlangsung. Meski sudah hampir 2 tahun prosesnya, revisi tersebut masih berjalan a lot. Pasalnya terdapat berbagai penyelerasan pandangan antara pemerintah dengan DPR serta harmonisasi dengan UU lainnya, khususnya UU No.1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP).
Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan harmonisasi antara UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan KUHP baru menjadi proses yang paling penting. Setidaknya terdapat sejumlah pasal pada UU 19/2016 yang dicabut dan pengacuannya menjadi pada KUHP.
“Perlu menyelaraskan UU revisi ini dengan KUHP. Karena KUHP sudah ada jadi UU ITE ini harus sama tidak boleh beda. Mau kita cabut kalau sudah ada di KUHP. Pasal 27 dicabut ada beberapa lagi sesuai amanat KUHP,” ujarnya usai menggelar rapat dengan Komisi I di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (29/8/2023) kemarin
Dia menyampaikan proses pembahasan dengan DPR berjalan alot. Selain itu, Samuel belum dapat memastikan target waktu proses pembahasan RUU ITE dapat diselesaikan. Situasi dinamika pembahasan masih pada kata per kata. Menurutnya dalam kurun waktu pembahasan selama dua hari misalnya, belum ada poin yang disetujui bersama.
“Ini alot, yang penting sampai kedua pihak sepakati. Tidak ada target apa pun, bahas satu pasal saja bisa 8 hari 8 kali rapat,” jelas Semuel.
Baca juga:
- Perlu Memperjelas Kewenangan Penyidik BSSN Dalam Revisi UU ITE
- Semangat Revisi UU ITE Menghapus 'Pasal Karet'
Sebagai informasi, RUU ITE yang menjadi inisiatif pemerintah ini setidaknya terdapat 10 materi yang perlu disesuaikan dengan KUHP. Berdasarkan siaran pers Kominfo pada Februari lalu, sesuai Pasal 622 ayat 1 huruf r KUHP terdapat ketentuan dalam UU 19/2016 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pertama, ketentuan Pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan dan ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Kedua, ketentuan Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA. Ketiga, ketentuan Pasal 30 mengenai akses ilegal. Keempat, ketentuan Pasal 31 mengenai intersepsi atau penyadapan.
Kelima, ketentuan Pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Keenam, ketentuan Pasal 45 ayat (1) ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) terkait kesusilaan dan ayat (3) mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3 )terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.
Ketujuh, ketentuan Pasal 45 ayat (2) mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian berdasarkan SARA. Kedelapan, ketentuan Pasal 46 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 30 terkait akses ilegal. Kesembilan, ketentuan Pasal 47 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 31 terkait intersepsi atau penyadapan. Kesepuluh, ketentuan Pasal 51 ayat (2) mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 36 terkait pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan revisi kedua UU 11/2008 dipicu adanya persoalan ‘pasal karet’. Maklum, dalam praktik penerapan UU 19/2016 terdapat pasal karet yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi.
“Semangat kita menghilangkan itu dengan cara mengubah norma sehingga pasalnya tidak menjadi pasal karet lagi,” ujarnya.
Dia menyebut ada yang menganggap DPR mempertahankan pasal karet UU ITE. Padahal sebaliknya, Komisi I enggan mempertahankan pasal yang dapat mempermalukan DPR bila UU ITE hasil revisi masih memuat pasal karet. Sebagai salah satu bentuk keseriusan menghapus pasal karet UU 19/2016, Komisi I DPR membahas satu pasal karet sampai 8 kali pertemuan dengan penyidik Polri dan Kejaksaan Agung. Sampai akhirnya pihak penyidik menilai ketentuan tersebut tidak ada celah lagi untuk digunakan.
“Ada ayat di pasal 27 UU ITE yang kita bahas sampai 8 kali pertemuan,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
