Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan RUU tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan RUU tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat yang merupakan usulan DPD, mesti menjadi masukan bagi Baleg DPR. Sebab, Baleg sedang menyusun dan membahas RUU tentang Masyarakat Hukum Adat termasuk RUU tentang Aparatur Sipil Negara.
Sementara Wakil Ketua Baleg DPR, Totok Daryanto mengatakan Baleg bakal membahas berbagai usulan dari pemerintah dan DPD tersebut. Pihaknya pun memiliki usulan yang sama soal RUU yang bakal masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019. “Nanti semua akan kita serahkan dengan membentuk Panja Prolegnas,” katanya.
Catatan DPD
Nofi Candra mengungkapkan masih banyaknya RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas 2018 yang belum rampung menjadikan sorotan DPD. Belum lagi, UU yang baru disahkan malah sering diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti, UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). “Dari sisi kuantitas realisasi pembentukan undang-undang berbanding terbalik dengan perencanaan legislasi yang diharapkan,” kritiknya.
Senator asal Sumatera Barat ini mengatakan dari 50 RUU dan 5 RUU Kumulatif Terbuka dalam Prolegnas Prioritas 2018, hingga pertengahan Oktober tercatat hanya 9 RUU yang telah disahkan menjadi UU. Sedangkan, dari 41 RUU yang tersisa, 27 RUU masih dalam tahap pembicaraan tingkat pertama. Ironisnya, 9 RUU yang telah disahkan menjadi UU tersebut, tak ada satupun yang berasal dari usul insiatif DPD.
“Ini artinya pembangunan legislasi masih belum mencerminkan keberpihakan kepada daerah. Padahal, sesuai putusan MK, semestinya DPD dilibatkan dalam setiap pembahasan RUU terkait dengan kedaerahan. Kami seharusnya dilibatkan dalam semua tahap pembahasan RUU yang sesuai dengan ruang lingkup kewenangan DPD RI,” harapnya.