Itu berarti pembentukan Komisi di level provinsi sangat berhubungan dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Kalaupun ada desakan kuat, dalam proses seleksi, muncul masalah lain. Sejumlah calon komisioner berasal dari politisi sehingga independensi Komisi diragukan. Belum lagi problematika yuridis dalam proses seleksi. Gubernur Jawa Barat, misalnya, tengah menghadapi gugatan di pengadilan dari calon yang tak lolos seleksi.
Komisi Informasi Pusat tak bisa berbuat banyak untuk menekan daerah. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi di daerah hanya bersifat koordinatif, bukan hubungan struktural. Menurut Dono, Komisi Informasi Pusat tak punya wewenang memaksa pemerintah daerah membentuk Komisi Informasi. Yang dilakukan selama ini hanya menghimbau dan beraudiensi. “Kami bertemu gubernur dan DPRD menyampaikan bahwa membentuk komisi informasi di provinsi memang sudah menjadi amanat undang-undang. Sekarang ini sudah banyak provinsi yang membentuk panitia seleksi. Saya yakin di tahun 2011 ini 15-16 provinsi bisa terbentuk,” Dono optimistis.
Dono juga menekankan pengawasan terhadap Komisi Informasi dititikberatkan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kelemahan KI daerah yang menurut KI pusat akan rentan adanya kesepakatan politik. Ia khawatir Komisi tidak independen. Oleh karena itu, pengawasannya harus dari masyarakat. “Artinya masyarakat yang tahu betul rekam jejak yang paling penting sehingga nantinya yang dipilih untuk mengisi komisi informasi adalah orang-orang bijak yang kredibel dan independen,” tegas Dono lagi.
