Pemerintah Bahas Kebijakan PPN dan Insentif, Diumumkan Pekan Depan
Terbaru

Pemerintah Bahas Kebijakan PPN dan Insentif, Diumumkan Pekan Depan

Pemerintah akan mengumumkan keputusan mengenai kebijakan fiskal, termasuk kenaikan PPN dan pemberian insentif kepada para pelaku usaha minggu depan.

Hukumonline News
Hukumonline News
Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto: RES
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto: RES

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025 mendatang masih mendapatkan respons pro dan kontra. Banyak pihak yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dan berhati-hati dalam menerapkan kenaikan PPN 12 persen. Karena kekhawatirannya akan menggerus daya beli masyarakat.

Di tengah simpang siur kenaikan PPN 12 persen yang kabarnya berpotensi ditunda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan keputusan mengenai kebijakan fiskal, termasuk kenaikan PPN dan pemberian insentif kepada para pelaku usaha pada 2025 pada minggu depan.

“Kan di tahun ini kan ada PPnBM untuk otomotif, kemudian ada PPN DTP untuk perumahan. Nah ini lagi dimatangkan, seminggu lagi nanti kami umumkan untuk tahun depan,” kata Airlangga Hartarto dikutip dari Antara, Selasa (3/12).

Baca Juga:

Airlangga menyatakan bahwa juga akan ada sejumlah insentif baru yang diumumkan untuk industri padat karya serta penyesuaian insentif terkait revitalisasi permesinan. Pemberian insentif tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan daya saing para pemain lama dalam industri padat karya nasional agar tidak kalah dengan pelaku industri padat karya baru yang didukung investasi asing.

Ia menyebutkan bahwa insentif yang nantinya diberikan berfokus pada penguatan dunia usaha, walaupun tidak menutup akan ada insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat selain bantuan sosial (bansos).

“Karena industri padat karya, baik itu di sepatu, furniture, kemudian garmen, itu kan yang baru juga banyak. Nah yang baru ini kan kebanyakan modal asing. Daya beli masyarakat kan sudah ada bansos. Jadi, tentu kami akan lihat lagi (apakah perlu ada insentif lain),” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info