Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Komjen Pol (Purn) Tito Karnavian menyoroti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang dianggapnya menyimpan persoalan mendasar.
Tito menekankan bahwa sistem demokrasi langsung memang menjadi ciri partisipasi rakyat, namun bukan berarti lepas dari efek samping yang berpotensi mengganggu tatanan sosial dan pembangunan nasional.
"Bagi saya, pemilihan itu adalah tanda demokrasi. Karena itu satu-satunya momentum semua orang terlibat untuk melakukan pilihan," ungkap Tito saat berpidato dalam sebuah acara di Jakarta, Jum’at (25/4/2025).
Baca Juga:
Revisi UU Pemilu, Waktunya Evaluasi Total?
Berharap Kelembagaan Pemilu Diperkuat
Namun, dia mengungkapkan bahwa sistem tersebut (demokrasi langsung, red) seringkali menciptakan ketidaksinkronan antara program pemerintah pusat dan daerah. Terlebih ada perbedaan masa jabatan kepala daerah dan presiden yang menyebabkan tidak selarasnya program pembangunan.
"Program lima tahunan seharusnya sinkron antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tapi ini tidak terjadi karena ada Pilkada yang ada di tengah-tengah masa jabatan presiden," jelasnya
Sebagai contoh, dia menyebutkan adanya pembangunan bendungan besar oleh pemerintah pusat yang gagal dioptimalkan karena jalan akses tidak dibangun oleh bupati.
"Pemerintah pusat bangun bendungan besar, tapi jalan menuju bendungan itu tidak dibangun oleh bupati karena bukan programnya. Akhirnya, bendungan tidak optimal digunakan," bebernya.
Tak hanya soal ketidaksinkronan pembangunan, Tito juga menilai aspek sosial dari pilkada langsung yakni konflik horizontal kerap muncul, terutama di daerah rawan seperti Papua.
















