Tak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Misalnya, putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 mengatur sanksi pidana bagi pejabat negara, aparatur sipil negara, TNI/Polri dan kepala desa yang tidak netral. Kemudian putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Revisi UU Pilkada dan UU Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yakni RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Burhanuddin, mengatakan ada banyak wacana yang berkembang terkait kepemiluan. Substansi penting yang perlu dicermati semua kalangan adalah bagaimana posisi lembaga penyelenggara pemilu ke depan. Jangan sampai ada yang mengusulkan pembubaran KPU dan Bawaslu, utamanya di tingkat daerah. Sebaliknya, langkah yang perlu ditempuh yakni memperkuat kelembagaan pemilu.
“Justru yang paling penting diperkuat baik secara kewenangan dan kelembagaan,” katanya dalam kegiatan rapat koordinasi kelembagaan dengan stakeholder bertema Evaluasi dan Proyeksi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Kamis (6/2/2025) kemarin.
Baca juga:
- 5 Rekomendasi Asosiasi Perusahaan Jasa TKI Untuk RUU PPMI
- Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Masuk RUU Pilkada
Melalui penguatan kelembagaan itu diharapkan mampu menjadikan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang kuat dan mandiri. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Sebagaimana diketahui bersama pemilu dan pilkada merupakan pilar utama demokrasi. Penguatan kelembagaan pemilu penting untuk memastikan prosesnya berlangsung jujur, adil, dan transparan.
Dalam kegiatan yang sama Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof Muhammad, mengatakan penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas merupakan salah satu syarat terwujudnya pemilu atau pemilihan demokratis. Syarat lainnya yang diperlukan yakni regulasi jelas dan tegas, peserta pemilu taat aturan, pemilih cerdas dan partisipatif, birokrasi netral, media massa yang independen serta masyarakat sipil yang peduli dan kritis.
















