Berharap Kelembagaan Pemilu Diperkuat
Terbaru

Berharap Kelembagaan Pemilu Diperkuat

Penguatan terhadap penyelenggara pemilu baik Bawaslu dan KPU perlu dilakukan baik secara kewenangan dan kelembagaan.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Integritas pemilu mencakup integritas penyelenggara, proses atau tahapan, dan hasil. Terkait pengawasan, pemilu/pilkada membutuhkan pengawasan yang sifatnya partisipatif. Pengawasan ini memastikan proses seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Bentuk pengawasannya antara lain mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan pemilu. Pengawasan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi independen yang non partisan.

“Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan transparan. Serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta pemilu maupun masyarakat secara luas,” ujar mantan Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 itu.

Pengawasan partisipatif sebagaimana Pasal 448 ayat (3) UU 7/2017 antara lain tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Tujuan pengawasan partisipatif yakni mencegah terjadinya konflik, menjadikan pemilu berintegritas, meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong peningkatan partisipasi publik dan membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat. Objek pengawasan partisipatif meliputi data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara. 

RUU Pilkada

Terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Sturman Panjaitan, mengatakan sejumlah RUU prolegnas prioritas 2025 akan dilakukan pembahasan salah satunya UU Pilkada dimana Surat Presiden (Surpres) sudah diterima sejak tahun lalu. Baleg DPR sudah mendapat penugasan dari pimpinan untuk membahas RUU Pilkada. 

“Ini kita sudah disurati dari pimpinan bahwa Baleg segera (melakukan pembahasan,-red),” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dalam rapat kerja Baleg DPR.

Wakil Ketua Baleg DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, membenarkan pimpinan DPR telah menugaskan Baleg DPR untuk segera membahas RUU Pilkada. RUU yang berkaitan dengan pemilihan harus dibahas pada periode awal sehingga Baleg punya waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan. 

Doli mengingatkan rezim UU Pemilu dan UU Pilkada tidak bisa dipisahkan. Hal itu sebagaimana mandat putusan MK sehingga pengaturan pemilu/pilkada dituangkan dalam 1 UU yang sama. 

“Saya membayangkan UU ini (pemilu/pilkada,-red) penting maka tidak perlu terburu-buru (waktu pembahasan harus memadai,-red). Misalnya satu tahun membuka meaningful participation, maka kita hasilkan konsep pemilu/pilkada yang ideal,” tutupnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info