Pilkada Asimetris
OPINI

Pilkada Asimetris

Dengan asumsi norma Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah konstitutif yaitu menganut rezim pemilihan, boleh jadi, politik hukum pembentuk undang-undang mengarah pada Pilkada secara asimetris yakni ada daerah yang menganut pemilihan secara langsung oleh rakyat; pemilihan oleh DPRD; dan berdasarkan keturunan.

•Bacaan 4 Menit
UR
Penulis Opini

Rabu, 27 November 2024 merupakan moment bersejarah karena telah diselenggarakan pemungutan suara serentak nasional pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat, sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada). Pilkada langsung telah berjalan hampir 20 tahun sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sampai dengan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020. 

Hukumonline
Hukumonline

Belakangan ini, muncul pro kontra terutama di kalangan politisi, pengamat, maupun akademisi terkait wacana evaluasi Pilkada, sebagai respon atas lontaran Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri HUT ke-70 Partai Golkar, 12 Desember 2024 lalu. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto meminta dilakukan evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung karena cukup mahal atau tidak efisien. 

Permintaan Presiden memperoleh respon cepat dan positif dari beberapa pimpinan partai politik, seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Tulisan ini menyodorkan gagasan Pilkada secara tidak seragam (asimetris) agar lebih koheren dan kompatibel dengan konstitusi yang berlaku.

Baca Juga:

Catatan Akhir Tahun 2024: Kontestasi di Tengah Karut-Marut Hukum Pemilu
Mbah Jarwo dan Pilkada Tanpa Demos

Original Intent
Saat amandemen Kedua dan Ketiga UUD Tahun 1945, pembahasan terfokus pada materi Bab VIIB Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu, untuk pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Perihal Pilkada diatur terpisah yaitu dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945, karena dimaknai sebagai kebijakan terbuka pembentuk UU. Kemudian dipertegas dalam pertimbangan Putusan MK No. 22/PUU-VII/2009 dan No. 97/PUU-XI/2013.

Pengaturan Pilkada yang merupakan “rezim” Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945, menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Original intent dalam persidangan amandemen UUD 1945 ataupun dipertegas dalam pertimbangan Putusan MK No. 22/PUU-VII/2009, No 11/PUU-IX/2011, dan No. 97/PUU-XI/2013) yaitu Pilkada merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang, yang juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah. Untuk itu, baik sistem pemilihan secara langsung maupun secara tidak langsung sama-sama merupakan kategori sistem pemilihan yang demokratis. 

Problem Pilkada
Harus diakui penyelenggaraan Pilkada selama ini berdampak positif bagi pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui Pilkada, rakyat (pemilih) terlibat dalam menentukan pemimpin daerah baik sebagai implementasi hak di bidang politik maupun perwujudan asas kedaulatan rakyat. Namun, disamping dampak positif, disadari adanya permasalahan Pilkada, yang memumpun pada tiga area yaitu: Electoral Law, Electoral Process, dan Electoral Law Enforcement. Terkait Electoral Law, sering terjadi perubahan aturan menjelang atau di tengah tahapan Pilkada, yang berlaku sejak ditetapkan. 

dosenpnsadvokatuu advokat
Umbu Rauta

Kadindat Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro -Semarang

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info