Pemerintah bersama DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Dalam penjelasannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa sektor keuangan di Indonesia perlu direformasi, menyusul adanya perkembangan zaman yang mulai beralih ke dunia digital.
Menurut Sri Mulyani, lembaga di sektor keuangan harus mampu menjawab perkembangan, khususnya melalui wewenang pengaturan, pengawasan, dan penanganan permasalahan industri jasa keuangan dan perlindungan konsumen dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sehingga reformasi keuangan yang diinisasi dalam RUU PPSK sangat mendukung inisiatif-inisiatif penguatan, baik yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maupun konsekuensi logis dari perkembangan industri sektor keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Penguatan kelembagaan sektor keuangan Indonesia, di antaranya mencakup penguatan tujuan dan kewenangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Baca Juga:
- 15 UU Masuk Daftar RUU PPSK, Apa Saja?
- RUU P2SK Dinilai Lemahkan dan Rusak Stabilitas Sistem Keuangan
“Dengan RUU PPSK, nantinya diharapkan pencegahan atau penanganan permasalahan perbankan dapat lebih antisipatif, sehingga terdapat langkah mitigasi lebih dini untuk mencegah permasalahan, di samping langkah penanganan yang dibutuhkan dapat berjalan efektif dan efisien,” kata Sri Mulyani.
Namun menurut pandangan Kepala Pusat Makroekonomi dan Finance INDEF, Rizal Taufikurahman, RUU PPSK berpotensi menghambat sektor keuangan. Pasalnya RUU PPSK lebih banyak mengatur aspek kelembagaan sehingga melenceng dari tujuan awal yakni memperbaiki sektor keuangan.
Bahkan di dalam RUU Omnibus Law sektor keuangan ini, lanjut Rizal, terdapat beberapa UU sebelumnya yang masih belum teruji bahkan bisa menghapus sejumlah delapan UU yang ada. Namun demikian, isu kelembagaan lebih banyak dibahas di dalam RUU PPSK.
Rizal mencatat beberapa isu besar dalam perumusan RUU PPSK yakni independensi lembaga keuangan seperti BI, OJK, dan LPS, fungsi dan wewenang KSSK, BI dan pasar saham, badan supervisi BI, OJK, dan LPS, inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), dan konglomerasi keuangan.
Dari berbagai isu itu, Rizal menyimpulkan empat hal. Pertama, RUU PPSK secara umum melemahkan peran BI sebagai bank sentral yang independen, bahkan masih lemah dalam upaya untuk menekan moral hazard di sektor keuangan.
Kedua, RUU PPSK terlihat tidak menjaga dan melindungi integritas jasa keuangan (OJK) sehingga peran OJK bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam.
Ketiga, Rizal berharap pembahasan RUU PPSK sebaiknya dilakukan secara partisipatif dan terbuka dari berbagai stakeholder dan para pelaku sektor keuangan melalui diskusi dan konsultasi publik.
“Termasuk juga pemerintah dinilai sangat berisiko menetapkan RUU jika tidak melakukan konsultasi publik di tengah UU Omnibus Law yang juga masih dalam proses hasil keputusan MK,” kata Rizal dalam sebuah diskusi, Jumat (25/11).
Dan keempat, untuk menjaga optimisme ekonomi di tahun 2023 dan antisipasi gejolak sektor keuangan yang disebabkan RUU PPSK, maka sebaiknya RUU PPSK ditunda penetapannya. Setidaknya baru ditetapkan saat RUU ini sudah lengkap dan mengakomodir semua stakeholders melalui public hearing di berbagai lini dan juga kondisi stabilitas ekonomi yang sudah terkendali. Hal ini mengingat tantangan ekonomi tahun depan membutuhkan fokus pada akselerasi dan menjaga kualitas pertumbuhan di tengah tahun politik.
“RUU PPSK harus ditinjau ulang atau ditunda. Setidaknya direvisi substansinya dan juga untuk penetapannya pemerintah harus mencari momen yang pas,” tandasnya.
