Berbicara soal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pasti berbicara soal Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, subsidi BBM yang digelontorkan oleh pemerintah setiap tahun merupakan anggaran yang sudah dialokasikan di dalam APBN. Belakangan, pengalokasian subsidi yang meningkat tiap tahun menjadi sorotan publik dan mendapatkritikan dari berbagi pihak.
Sebagian pengamat ekonomi menilai, subsidi BBM perlu dikurangi bahkan dicabut karena menyebabkan beban anggaran semakin berat. Namun, di sisi lain ada yang memberi pandangan bahwa subsidi BBM tidak boleh dicabut karena akan menghilangkan hak masyarakat Indonesia.
Dewi Aryani adalah salah satu anggota Komisi VII DPRyang menolak rencana pemerintah untuk mencabut subsidi dengan menaikkan harga BBM. Disamping memperjuangkan hak masyarakat, Dewi menilai pemerintah tidak becus mengelola APBN. Ia menegaskan, beratnya APBN bukan disebabkan oleh subsidi BBM tetapi lebih kepada ketidakefisienan penggunaan APBN pada sektor lain.
“APBN jebol bukan karena besarnya subsidi BBM, tetapi pemerintah tidak jelas, tidak serius dan tidak becus mengelola APBN,” kata Dewi Aryani dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (19/12).
Menyoal banyaknya penyelundupan BBM bersubsidi yang kerap dilakukan oleh oknum yang menyebabkan penambahan kuota BBM bersubsidi pada tahun ini, Dewi berpendapat lain. Menurutnya, penambahan kuota BBM bersubsidi diakibatkan karena tidak konsistennya Kementerian ESDM dalam melaksanakan aturan yang telah disepakati.
Ia meyakini pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah untuk daerah Jawa dan Bali tidak berjalan dengan baik karena masih banyaknya kendaraan pemerintah yang tidak taat aturan dengan tetap menggunakan BBM bersubsidi. Bahkan, Dewi mengatakan kendaraan dinas pemerintah banyak yang belum menggunakan stiker yang telah disediakan oleh Kementerian ESDM.
Dewi juga menyebutkan beberapa contoh penggunaan APBN yang tidak efisien disektor, antara laingaji PNS. Berdasarkan data yang dimiliki oleh MenPAN-BR, PNS yang benar-benar melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas hanya sebesar 20 persen. Sementara sisanya sebesar 80 persen belum bekerja secara optimal.