Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregarmenudingpemerintah berupaya melemahkan peran dewan pengupahan. Hal itu terlihat dari pernyataan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, di media yang menyebut rekomendasi kenaikan upah minimum harus berdasarkan surveiBPS.
Menurut Timboel, pernyataan Muhaimin itu tidak sesuai amanat UU Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang KHL. Pasalnya, dalam regulasi tersebut salah satu peran dewan pengupahan adalah melakukan surveiKHL.
Jika dalam menerbitkan rekomendasi untuk kenaikan upah minimum dewan pengupahan diarahkan untuk mengacu hasil survei BPS, Timboel mempertanyakan apa fungsi dari dewan pengupahan. Mengacu hal itu Timboel menyebut pemerintah berupaya menihilkan fungsi dan peran dewan pengupahan. “Sekalian saja Muhaimin menyatakan dewan pengupahan dibubarkan biar BPS yang akan menentukan rekomendasi kenaikan upah minimum dan merekomendasikan ke Gubernur,” katanya kepada hukumonline lewat surat elektronik, Senin (2/9).
Timboel mengingatkan, UU Ketenagakerjaan mengamanatkan sebagian fungsi dewan pengupahan adalah melakukan survei dan merekomendasikan besaran upah minimum ke Gubernur. Mengacu hal tersebut bila Muhaimin mengimbau agar rekomendasi kenaikan upah minimum yang diterbitkan dewan pengupahan harus mengacu hasil survei BPS, maka melanggar UU Ketenagakerjaan dan Permenakertrans KHL.
Selain itu, Timboel melihat Muhaimin mengutarakan di media kenaikan upah minimum diarahkan agar tidak memberatkan dunia usaha dan mencegah kebangkrutan. Menurutnya, pernyataan Menakertrans itu cenderung mengorbankan nasib kaum pekerja. Padahal, selama ini Timboel melihat tidak ada perusahaan yang bangkrut karena kenaikan upah minimum. Sebab, ongkos pekerja di Indonesia nilainya tergolong kecil yaitu 15-20 persen. Jumlah itu masih lebih rendah dari pungli yang disebut Kamar Dagang dan Industri (KADIN) jumlahnya mencapai 25 persen.
Menagacu hal itu Timboel mendesak pemerintah tidak mengorbankan nasib kaum pekerja, tapi menghapus pungli yang selama ini terjadi. Serta mendukung industri nasional dengan menyediakan energi murah, menurunkan suku bunga dan memberi kemudahan untuk akses pasar. “Tingginya pungli karena birokrasi kita korup,” tukasnya.
Timboel menjelaskan, upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar pekerja dapat bertahan hidup. Baginya, tinggai atau rendah kenaikan upah minimum terkait peran pemerintah mengendalikan harga barang kebutuhan pokok di pasar. Menganggap pemerintah gagal mengendalikan harga, maka upah riil pekerja terus tergerus. Padahal, untuk pengupahan, selama ini pekerja hanya meminta pemerintah mempertahankan upah riil.
