Terkait upah minimum yang akan dibatasi lewat Instruksi Presiden (Inpres), lagi-lagi Timboel menganggap hal itu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan Permenakertrans KHL. Ia menguraikan, sangat jelas UU Ketangakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait pengupahan menyebut penentuan upah minimum ditentukan oleh hasil survei KHL.
Begitu pula perbedaan upah minimum di sektor industri, menurut Timboel sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Regulasi itu menyatakan upah minimum berlaku untuk semua jenis industri. Kemudian, ditentukan upah minimum sektoral yang nilainya paling sedikit bertambah lima persen dari upah minimum yang ditetapkan Gubernur. Dengan upah minimum sektoral itu, maka ada perbedaan antara tiap jenis atau sektor industri. “Kalau memberikan pembedaan terhadap penerapan upah minimum pada industri padat karya maka Inpres sudah melanggar UU Ketenagakerjaan,” ucapnya.
Merujuk aturan hukum, Timboel melanjutkan, regulasi yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar regulasi yang lebih tinggi. Oleh karenanya, posisi Inpres tentang upah minimum lebih rendah dibanding UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, ketentuan yang ada dalam Inpres tidak boleh mengurangi amanat UU Ketenagakerjaan. Timboel menyebut penerbitan Inpres tentang upah minimum itu sebagai upaya mengerdilkan isi UU Ketenagakerjaan.
Timboel mencatat, upaya melemahkan UU Ketenagakerjaan terkait upah minimum bukan kali ini saja. Ia mencatat sekitar tahun 2010 pemerintah menerbitkan SKB 3 menteri yang mengebiri UU Ketenagakerjaan dengan cara mengatur kenaikan upah minimum hanya sebatas pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan penolakan yang besar dari para pekerja, SKB 3 Menteri itu dibatalkan. “Serikat pekerja akan menolak Inpres itu dengan melakukan demonstrasi besar-besaran,” tuturnya.
Di tengah minimnya subsidi pemerintah untuk pekerja, Timboel mengatakan upah adalah hal krusial bagi pekerja guna memenuhi kebutuhan hidup. Ia mengusulkan pemerintah mengalokasikan dana APBN/APBD untuk subsidi yang menunjang kebutuhan pokok pekerja beserta keluarganya. Seperti makan, minum, tempat tinggal, transportasi, kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, Timboel mendesak pemerintah memperkuat peran dan fungsi dewan pengupahan secara kelembagaan. Mulai dari anggotanya atau keterwakilan, sampai anggaran. Timboel memantau ada 263 kabupaten/kota yang belum terdapat dewan pengupahan. Oleh sebab itu pemerintah harus mendorong kepala daerah, serikat pekerja dan Apindo di kabupaten/kota yang bersangkutan untuk membentuk dewan pengupahan.
Sebelumnya, Muhaimin mengimbau pemerintah daerah untuk memperkuat dewan pengupahan agar persiapan pembahasan upah minimum 2014 dapat dilakukan dengan matang. Keanggotaan dewan pengupahan di tiap daerah terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah. Serta melibatkan ahli/pakar, pengamat dan akademisi.
Untuk rekomendasi kenaikan UMP yang dihasilkan dewan pengupahan, Muhaimin mengatakan nantinya harus berdasarkan survei BPS. “Agar survei itu objektif maka pemerintah meminta survei terhadap besaran komponen Kebutuhan Hidup layak (KHL) dilakukan melalui BPS untuk menyesuaikan dengan kondisi yang riil. Jadi tidak ada lagi survei versi buruh atau pengusaha,” kata Muhaimin di Jakarta akhir pekan lalu.
Muhaimin mengatakan penentuan upah minimum 2014 harus didasarkan beberapa aspek yakni KHL, pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas dan kemampuan perusahaan. Ia pun menekankan kebijakan kenaikan upah minimum itu tidak memberatkan dunia usaha. Untuk mencegah kebangkrutan dan PHK. Dalam rangka mewujudkan hal itu, Muhaimin mengatakan dalam waktu dekat Presiden SBY bakal menerbitkan Inpres. Sehingga kenaikan upah minimum 2014 bakal dipatok berdasarkan inflasi maksimal. Yaitu untuk perusahaan secara umum/padat modal 10 persen plus inflasi dan padat karya 5 persen plus inflasi.
