Negosiasi dengan Jepang akan menentukan apakah PT Inalum setelah 2013 akan dikuasai oleh Indonesia seluruhnya atau porsi saham Jepang akan tetap ada di Inalum atau kerja sama akan terus dilanjutkan.
Sebelumnya, Ketua Tim Teknis Negosiator Perundingan Indonesia-Jepang, Agus Tjahajana menegaskan dalam master agreement Indonesia-Jepang, sudah diatur bagaimana tata cara pengakhiran kontrak ini. Hasil negosiasi ini akan dibawa ke Ketua Tim Perundingan yakni Menteri Perindustrian MS Hidayat.
Master Agreement Indonesia-Jepang di PT Inalum ini ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2005 di Tokyo antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang, dan 12 investor Jepang. Mereka adalah Sumitomo Chemical company Ltd, Sumitomo Shoji Kaisha Ltd, Nippon Light Metal Company Ltd, C Itoh & Co, Ltd, Nissho Iwai Co, Ltd, Nichimen Co, Ltd, Showa Denko K.K, Marubeni Corporation, Mitsubishi Chemical Industries Ltd, Mitsubishi Corporation, Mitsui Aluminium Co, Ltd, Mitsui & Co, Ltd.
Pemerintah Jepang dan keduabelas investor tersebut kemudian mendirikan perusahaan investasi NAA pada tanggal 25 November 1975. PT Inalum sendiri didirikan dua bulan setelah itu, pada tanggal 6 Januari 1976 di Jakarta. Kepemilikan saham antara Pemerintah Indonesia dan NAA berubah beberapa kali. Pada saat pendirian, pemerintah memiliki 10 persen dan NAA 90 persen.
Pada bulan Oktober 1978, rasio kepemilikan berubah menjadi 25 persen berbanding 75 persen. Sembilan tahun kemudian, pada Juni 1987, kepemilikan saham pemerintah Indonesia bertambah menjadi 41,13 berbanding saham NAA 58,87 persen. Namun, jumlah ini sedikit berkurang sejak 10 Februari 1998, dimana pemerintah Indonesia memiliki 41,2 persen saham dan NAA memiliki 58,88 persen.
Keinginan pemerintah ini senada dengan suara berbagai kalangan di dalam negeri. Beberapa waktu lalu, DPRD Sumatera Utara meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengakhiri kontrak kerjasama ini. Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, meyakini teknologi peleburan aluminium PT Inalum sudah dikuasai Indonesia secara mandiri.
"Karena Inalum merupakan proyek persahabatan Indonesia-Jepang, maka sebagai sahabat Jepang pantas melepaskan proyek ini. Apalagi 30 tahun banyak menguntungkan pihak Jepang," katanya seperti dikutip dari suarakaryaonline.