Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1.S Tahun 2026 tentang Keuntungan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi Usaha Mikro.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan mekanisme tersebut menjadi bentuk dukungan nyata kepada pelaku usaha kecil untuk dapat segera melakukan usaha secara legal dan produktif. Dengan memangkas prosedur berlapis menjadi lebih sederhana, cepat, dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil, tanpa mengabaikan prinsip tata ruang serta pengawasan pemerintah daerah.
“Kami ingin usaha mikro tidak lagi terbebani prosedur yang rumit. Melalui pernyataan mandiri di Online Single Submission (OSS), prosesnya menjadi lebih cepat dan sederhana, namun tetap bertanggung jawab,” ujar Todotua dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Baca juga:
- Pemerintah Dorong Merek UMKM Jadi Agunan KUR, Akses Modal Kian Terbuka
- Ini 11 Pokok Pengaturan RUU Kadin, dari Perkuat Tata Kelola hingga Penyelesaian Sengketa Bisnis
Dia menerangkan penerbitan KKPR Darat kini dilakukan cukup dengan pernyataan mandiri melalui OSS. Pelaku usaha cukup mengisi data lokasi usaha. Meliputi informasi administratif, alamat lengkap, luas lahan, satu titik koordinat, dan foto tampak depan lokasi. Setelah pengisian data, pelaku usaha menyampaikan pernyataan mandiri kesesuaian lokasi kegiatan usaha lewat sistem OSS.
“Prosesnya menjadi lebih sederhana, cepat, dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Kemudahan ini tetap mengedepankan prinsip kesesuaian tata ruang, serta pengawasan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Todotua menuturkan hingga saat ini tercatat 14,9 juta pelaku usaha mikro telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di sistem OSS. Jumlah ini mencapai 96,9 persen dari total keseluruhan NIB yang terdaftar. Capaian tersebut dinilai menunjukkan antusiasme tinggi pelaku usaha mikro untuk masuk ke sektor formal. Dengan penyederhanaan KKPR Darat, proses legalitas usaha menjadi semakin mudah dan terintegrasi serta memberikan solusi bagi pelaku usaha yang sebelumnya telah mengajukan permohonan.
“Bagi pelaku usaha mikro yang permohonannya masih dalam proses sebelum Surat Edaran ini berlaku, kami berikan kesempatan untuk mengajukan kembali mekanisme yang lebih sederhana. Ini bagian dari komitmen kami memastikan tidak ada pelaku usaha mikro yang terhambat oleh prosedur transisi kebijakan,” imbuhnya.
Terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan nilai investasi yang bersumber dari produk Persetujuan KKPR pusat selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai Rp357,17 triliun. Pencapaian tersebut menandakan kebijakan penataan ruang telah menjadi penggerak ekonomi nasional, bukan sekadar dokumen perencanaan.
“Tata ruang kini menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” kata Nusron sebagaimana dilansir Antara.
Dia menuturkan, peningkatan investasi tersebut didukung oleh penguatan sistem perencanaan ruang melalui penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dari total keseluruhan, 445 RDTR telah terintegrasi dengan sistem OSS. Kemudahan KKPR Darat ini pun diharapkan mendorong formalitas usaha, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro.
“Integrasi RDTR dengan OSS menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi. Pelaku usaha kini memperoleh kepastian lokasi dan izin secara transparan, cepat, dan berbasis data spasial yang akurat,” pungkasnya.
















