Pemerintah Super Prioritaskan Pembahasan Dua RUU Omnibus Law Ini
Berita

Pemerintah Super Prioritaskan Pembahasan Dua RUU Omnibus Law Ini

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi, meskipun pemerintah menyebut RUU Omnibus Law sebagai super prioritas, namun belum tentu pembahasannya cepat dan segera disahkan menjadi UU.

Oleh:
Agus Sahbani/ANT
Bacaan 2 Menit

 

Sementara dua organisasi serikat buruh/pekerja lainnya yakni Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun menolak pasal-pasal ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang diperkirakan bakal semakin menurunkan tingkat kesejahteraan buruh dan masyarakat secara umum.      

 

Karena ada sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang bakal dicabut atau diubah dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Misalnya, penghapusan upah minimum (UMP); perubahan ketentuan PHK, pesangon, jaminan sosial; penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha; perluasan jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing, PKWT (kontrak kerja); masuknya TKA uskill.    

Tags:

Berita Terkait