Pemerintahan Prabowo-Gibran Rencanakan Dana Parpol dari APBN
Terbaru

Pemerintahan Prabowo-Gibran Rencanakan Dana Parpol dari APBN

Proses keterbukaan dan transparansi dimulai dari hulu yakni pendanaan partai politik. Partai politik yang tidak transparan dan akuntabel bakal dikenakan sanksi tak bisa ikut pemilu.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Narasumber dalam diskusi bertema ‘Memastikan Keberlanjutan Komitmen Keterbukaan Pemerintah Indonesia ke Depan’, Selasa (28/5/2024).
Narasumber dalam diskusi bertema ‘Memastikan Keberlanjutan Komitmen Keterbukaan Pemerintah Indonesia ke Depan’, Selasa (28/5/2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Rencananya, pelantikan akan dilakukan Oktober 2024. Ada banyak agenda menanti pemerintahan baru, salah satunya terkait komitmen terhadap keterbukaan tata kelola pemerintahan (Open Government).

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan secara umum program kerja Prabowo-Gibran terkait keterbukaan informasi tertuang dalam poin pertama dan ketujuh Asta Cita. Asta Cita pertama intinya memperkuat demokrasi dan penegakan HAM. Penguatan demokrasi mencakup kebebasan pers dan mimbar akademik serta berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.

Sedangkan, Asta Cita ketujuh memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, pencegahan, dan pemberantasan korupsi, serta peredaran gelap narkotika. Reformasi politik akan dimulai dari sistem pendanaan partai politik (parpol) karena hal itu merupakan hulu dari proses keterbukaan dan transparansi itu

“Transformasi bidang politik dimulai dari reformasi pendanaan parpol. Ini dalam rangka memperbaiki proses hulu, parpol harus jadi institusi yang mempraktikan transparansi dan akuntabilitas,” kata Dahnil dalam diskusi bertema “Memastikan Keberlanjutan Komitmen Keterbukaan Pemerintah Indonesia ke Depan”, Selasa (28/5/2024).

Baca Juga:

Dahnil menegaskan peran penting parpol dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebab, parpol adalah lembaga yang menghasilkan pemimpin bangsa. Bahkan, sejumlah jabatan di birokrasi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh parpol. Untuk itu, penting mendorong parpol yang pendanaannya transparan dan akuntabel. Parpol harus memiliki kemandirian di bidang pendanaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendukung kemandirian itu adalah pendanaan parpol berasal dari APBN.

Setelah mendapat dana dari APBN, Dahnil menyebut parpol harus bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara tersebut secara transparan dan akuntabel. Jika parpol tidak memenuhi kewajiban untuk transparan dan akuntabel akan ada sanksi yang dijatuhkan, seperti tidak boleh ikut pemilu.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info