Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Rencananya, pelantikan akan dilakukan Oktober 2024. Ada banyak agenda menanti pemerintahan baru, salah satunya terkait komitmen terhadap keterbukaan tata kelola pemerintahan (Open Government).
Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan secara umum program kerja Prabowo-Gibran terkait keterbukaan informasi tertuang dalam poin pertama dan ketujuh Asta Cita. Asta Cita pertama intinya memperkuat demokrasi dan penegakan HAM. Penguatan demokrasi mencakup kebebasan pers dan mimbar akademik serta berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.
Sedangkan, Asta Cita ketujuh memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, pencegahan, dan pemberantasan korupsi, serta peredaran gelap narkotika. Reformasi politik akan dimulai dari sistem pendanaan partai politik (parpol) karena hal itu merupakan hulu dari proses keterbukaan dan transparansi itu
“Transformasi bidang politik dimulai dari reformasi pendanaan parpol. Ini dalam rangka memperbaiki proses hulu, parpol harus jadi institusi yang mempraktikan transparansi dan akuntabilitas,” kata Dahnil dalam diskusi bertema “Memastikan Keberlanjutan Komitmen Keterbukaan Pemerintah Indonesia ke Depan”, Selasa (28/5/2024).
Baca Juga:
- Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Serius Lindungi Pekerja Formal-Informal
- Memperingati Mayday 2024, Masyarakat Sipil-Serikat Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut
Dahnil menegaskan peran penting parpol dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebab, parpol adalah lembaga yang menghasilkan pemimpin bangsa. Bahkan, sejumlah jabatan di birokrasi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh parpol. Untuk itu, penting mendorong parpol yang pendanaannya transparan dan akuntabel. Parpol harus memiliki kemandirian di bidang pendanaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendukung kemandirian itu adalah pendanaan parpol berasal dari APBN.
Setelah mendapat dana dari APBN, Dahnil menyebut parpol harus bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara tersebut secara transparan dan akuntabel. Jika parpol tidak memenuhi kewajiban untuk transparan dan akuntabel akan ada sanksi yang dijatuhkan, seperti tidak boleh ikut pemilu.
















