Parlemen sejatinya sebagai wujud sistem demokrasi yang mewakili suara rakyat untuk mengawal jalannya pemerintahan. Tapi praktiknya, kepentingan rakyat tak melulu sejalan dengan kemauan politisi yang duduk di lembaga legislatif. Hal itu yang dirasakan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, dalam melihat kinerja anggota DPR selama ini mengawasi jalannya roda pemerintahan terutama di sektor pertahanan dan keamanan.
Arah kebijakan sektor pertahanan dan keamanan sebagaimana Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI dan RUU tentang Perubahan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri tidak ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap Polri dan TNI. Justru memberi kewenangan lebih tanpa pengawasan. Padahal selama ini pengawasan yang dilakukan DPR terhadap kinerja TNI dan Polri tergolong melempem.
Salah satu sebab lemahnya pengawasan DPR menurut pria yang disapa Aal it, karena proses pemilihan Panglima TNI dan Kapolri harus melewati proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Idealnya, mekanisme itu untuk menggali lebih dalam pemahaman calon Panglima TNI dan Kapolri terhadap berbagai isu dan persoalan yang ada di masing-masing instansi. Tapi praktiknya, uji kelayakan dan kepatutan itu sekedar formalitas. Arahnya cenderung pada transaksi politik antara para calon dengan fraksi di DPR.
“Revisi UU TNI dan UU Polri harus dimasukan ketentuan yang mengatur pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri tidak perlu persetujuan DPR, jadi Presiden langsung (yang memilih,-red),” kata Aal dalam diskusi bertema Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR, Selasa (24/07/2024) kemarin.
Baca juga:
- 5 Alasan Keharusan Pembahasan RUU TNI Dihentikan
- Larangan TNI Berbisnis Demi Profesionalisme
- Sejumlah Pasal Diusulkan Masuk Dalam Revisi UU TNI
Transaksi politik yang terjadi selama ini ditengarai dalam proses pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri membuat DPR tak serius mengawasi kinerja TNI dan Polri. Secara umum, kinerja pemerintahan di sektor pertahanan dan keamanan. “DPR ini lembaga politik, jadi usulan ini konsisten juga dengan sistem presidensialisme,” ujarnya.
Aal melihat ada paradigma yang keliru dalam RUU TNI dan RUU Polri yang ada saat ini. Penggunaan paradigma yang salah itu membuat proses revisi kedua beleid itu menuai protes masyarakat. Lain hal jika kedua RUU sejalan dengan paradigma TNI dan Polri sebagaimana dimandatkan UUD 1945 dan berbagai UU terkait.
