Selama kurang lebih 24 tahun, para pekerja rumah tangga (PRT) telah mengawal penyusunan regulasi yang mengatur pelindungan mereka sebagai pekerja domestik. Akhirnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan pada tahun ini untuk mengisi kekosongan hukum terkait pelindungan terhadap PRT.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Prof. Anwar Sanusi, menekankan pentingnya pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2026 mengingat besarnya jumlah pekerja domestik di Indonesia. Dengan disahkannya UU tersebut, Anwar berharap PRT kini dapat mengakses hak-haknya sebagai pekerja.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja cukup berbeda dibandingkan hubungan kerja konvensional pada umumnya. Terdapat aspek sosiokultural yang memengaruhi posisi PRT di dalam masyarakat dan lingkup kerjanya.
Baca juga:
- Begini Alasan UU PPRT Absen Sanksi Pidana
- UU PPRT 'Rem Keras' ke P3RT: Wajib Izin, Dilarang Potong Upah Pekerja dan Tahan Dokumen
“Oleh karena itu, ke depan kita harus memiliki roadmap yang jelas terkait bagaimana PRT ini betul-betul menjadi sebuah profesi,” ucapnya pada acara Barenbang Kemnaker bertajuk “Pekerja Rumah Tangga dalam Ekonomi Perawatan: Menuju Pekerjaan yang Terlindungi dan Bermartabat”, Selasa (29/9).
Dalam upaya memastikan PRT diakui sebagai profesi, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah Satu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Eni Widiyanti, menyampaikan bahwa KemenPPPA telah memutakhirkan peta jalan ekonomi perawatan (care economy). Sebelumnya, pemutakhiran peta jalan telah dilaksanakan pada tahun 2024.
Peta jalan tersebut dimutakhirkan kembali pada Selasa (22/9) untuk mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, UU No. 2 Tahun 2026, serta isu migrasi aman.
















