Penataan (Streamlining) BUMN dan PKPU
OPINI

Penataan (Streamlining) BUMN dan PKPU

Sebaiknya restrukturisasi BUMN tidak hanya dilaksanakan sebagai restrukturisasi korporasi, tetapi juga sebagai restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Karena jika kreditor tidak memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan pembayaran piutang, persoalan berpotensi berkembang menjadi lebih kompleks hingga restrukturisasi korporasi dapat terkendala.

•Bacaan 4 Menit
IS
Penulis Opini

Merger tersebut memang dapat mengurangi jumlah BUMN. Namun, merger bukan berarti menghapus utang BUMN A. Kewajiban terhadap utang akan tetap ada, bahkan beralih kepada perusahaan hasil merger.

Pasal 122 ayat (3) UU Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa utang perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri juga akan ikut beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan. Ketentuan ini berlaku sesuai Pasal 31 PP No. 38/2026 yang mengatur bahwa ketentuan penyelenggaraan BUMN juga mengacu pada UU Perseroan Terbatas.

Maka sebaiknya restrukturisasi BUMN tidak hanya dilaksanakan sebagai restrukturisasi korporasi, tetapi juga sebagai restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Karena jika kreditor tidak memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan pembayaran piutang, persoalan berpotensi berkembang menjadi lebih kompleks hingga restrukturisasi korporasi dapat terkendala.

Ketika restrukturisasi korporasi dijalankan, namun utang belum diselesaikan, BUMN rentan diajukan gugatan, eksekusi, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maupun permohonan pailit dari para kreditor.

Tindakan tersebut berpotensi menghambat rencana restrukturisasi korporasi yang sedang berjalan. Karena aset strategis berpotensi diajukan eksekusi dan terjadi dua proses yang berjalan bersamaan yaitu, BUMN yang sedang melakukan restrukturisasi korporasi dan membutuhkan kepatuhan normatif dengan kreditor yang sedang berupaya melakukan penagihan secara masif.

Negosiasi langsung dengan kreditor memang dapat dilakukan. Penjelasan Pasal 73 UU BUMN juga membuka ruang untuk dilakukannya hal tersebut. Namun, apabila jumlah kreditor sangat banyak dengan kepentingan yang beragam, pendekatan bilateral tentu menjadi sulit dilakukan.

PKPU Sukarela

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sukarela dapat menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan. Melalui mekanisme ini, restrukturisasi korporasi dan restrukturisasi utang dapat disatukan sebagai satu rangkaian proses yang saling terkait.

bank bumnpkpukepailitan
Irvin Saut Tua Sihombing

Praktisi Hukum dan Anggota AKPI

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info