Penataan (Streamlining) BUMN dan PKPU
OPINI

Penataan (Streamlining) BUMN dan PKPU

Sebaiknya restrukturisasi BUMN tidak hanya dilaksanakan sebagai restrukturisasi korporasi, tetapi juga sebagai restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Karena jika kreditor tidak memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan pembayaran piutang, persoalan berpotensi berkembang menjadi lebih kompleks hingga restrukturisasi korporasi dapat terkendala.

•Bacaan 4 Menit
IS
Penulis Opini

PKPU merupakan mekanisme hukum kolektif dengan memiliki batas waktu yang terukur. Permohonan secara normatif akan diperiksa dan diputus kurang lebih dalam waktu 3 hari, sesuai Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Proses PKPU juga akan berlangsung maksimal selama 270 hari sesuai Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini menimbulkan kepastian dari segi waktu bagi para pihak.

Sepanjang proses PKPU berjalan, BUMN yang menjadi debitor juga tidak boleh ditagih utangnya. Karena debitor harus fokus menyusun proposal perdamaian untuk kemudian dapat ditawarkan kepada seluruh kreditor. Seluruh pelaksanaan sita juga akan gugur, bahkan gugatan yang diajukan kepada debitor juga akan ditangguhkan, hingga berakhirnya proses PKPU. Ini sesuai Pasal 242 dan Pasal 243 UU Kepailitan dan PKPU.

Di dalam proposal perdamaian nantinya, restrukturisasi korporasi dapat dirancang bersamaan dengan restrukturisasi utang. Misalnya, melalui penjadwalan kembali pembayaran, restrukturisasi bunga, termasuk menyampaikan rencana penambahan modal, merger, pemisahan unit usaha, pengalihan saham. Sebagaimana sesuai Pasal 73 ayat (1) UU BUMN.

Melalui pendekatan demikian, kreditor tidak hanya sakan ditawarkan kepastian pembayaran, tetapi juga sebuah rencana penyelamatan usaha secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk semakin meyakinkan kreditor untuk menyetujui proposal perdamaian.

Ketika proposal perdamaian disetujui mayoritas kreditor, maka akan mengikat semua kreditor sesuai Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini tentunya akan membuat restrukturisasi korporasi cenderung relatif lebih mudah untuk dilaksanakan. Karena para kreditor tidak akan kembali berupaya melakukan penagihan mengingat telah adanya perjanjian perdamaian.

Namun pengajuan PKPU juga bukan bebas dari risiko. Jika mayoritas kreditor menolak proposal perdamaian, maka debitor akan pailit. Apabila Permohonan PKPU Sukarela menjadi salah satu langkah penyelamatan, maka sebaiknya didukung kajian dari Komite Penyelamatan BUMN sesuai Pasal 73A UU BUMN.

 

*) Irvin Saut Tua Sihombing, Praktisi Hukum pada Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) Law Firm

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

bank bumnpkpukepailitan
Irvin Saut Tua Sihombing

Praktisi Hukum dan Anggota AKPI

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info