Menjadi calon hakim atau calon jaksa harus menempuh pendidikan khusus yang perlu ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan strata satu perguruan tinggi di jurusan ilmu hukum.
Bentuknya bukan sekolah, melainkan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh internal organisasi masing-masing seperti Mahkamah Agung untuk hakim dan Kejaksaan untuk jaksa.
Hakim mencakup kompetensi umum dan kompetensi khusus yang harus dijabarkan dalam bentuk kurikulum pelatihan. Kompetensi umum yang harus dimiliki seorang hakim untuk mencapai profil ideal adalah adil, teguh, pengendalian diri, bijaksana dan berpengetahuan luas, mulia, memiliki kapasitas administrasi dan manajerial, komunikatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan.
Baca Juga:
- Dari Polemik RUU Sisdiknas Hingga Lowongan Menjadi Hakim Pengadilan Pajak
- Segera Daftar! Kemenkeu Buka Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak
- Keabsahan Anak Saksi dalam Memberikan Keterangan
Untuk mendapat kompetensi hakim yang ideal dibutuhkan pendidikan khusus yang harus ditempuh calon hakim, yaitu harus lulus dari pendidikan hakim yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
Syarat menjadi calon hakim tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 yaitu, WNI, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, sarjana hukum dan lulus pendidikan hakim, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun, serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sedangkan tahapan menjadi jaksa juga tidak mudah, sebab lulusan sarjana hukum wajib memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jaksa.