Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perihal adanya transaksi mencurigakan penggunaan anggaran dana daerah otonomi khusus (Otsus) Papua yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah seharusnya segera diselidiki. Karena itu, aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.
“Meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut,” ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).
Dia melihat dugaan penyelewenangan dana Otsus Papua anggarannya triliunan rupiah yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. “Aparat penegak hukum mesti melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 80 transaksi mencurigakan sebagaimana hasil temuan PPATK. Aparat penegak hukum tak boleh segan-segan menjadikan tersangka orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan alat bukti yang kuat,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah mesti mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dan dana Otsus Papua. Serta memastikan pelaporan penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara transparan. Aparat penegak hukum juga harus menelusuri dan menganalisis adanya dugaan penggunaan anggaran daerah dan Otsus Papua yang diduga untuk mendanai pembelian senjata dan amunisi kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu.
“Dengan adanya dugaan penyalahgunaan penggunaan anggaran tersebut dapat berakibat pada terhambatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan dapat digolongkan perbuatan melanggar hukum,” kata dia.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Filep Wamafma menilai temuan PPATK terkait 80 transaksi mencurigakan terkait APBD dan dana Otsus harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Menurutnya, penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan pribadi amat bertentangan dengan cita-cita percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat Papua, sehingga harus segera diusut hingga ke meja hijau.
Senator asal Papua Barat ini melihat kolaborasi PPATK dan aparat penegak hukum diharapkan dapat membongkar adanya dugaan penyimpangan dana Otsus yang ditengarai dilakukan para pejabat daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Langkah yang perlu dilakukan PPATK antara lain menginvestigasi sejumlah yayasan yang diduga menjadi sarana penyimpanan dan penyaluran sejumlah anggaran yang tidak sesuai peruntukan.