Kemudian masuk pada tantangan saat ini adalah penyalahgunaan budaya hukum, reformasi di sektor aparat penegak hukum dan penataan regulasi. Program ini menurutnya tidak jelas arah tujuan, apalagi ketika itu Menkumham Yasonna Laoly pernah mengatakan untuk menembak jika ada pelaku perampokan. Hal ini cukup membingungkan karena pejabat setingkat menteri justru mengatakan hal seperti itu sedangkan di sisi lain penyiksaan yang terjadi pada pelaku atau terduga pelaku kejahatan dalam proses hukum masih tinggi. “Di LBH Jakarta saja ada 10-20 laporan tiap tahun,” imbuhnya.
Kemudian juga terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang memungkinkan pembubaran Ormas tanpa melalui proses peradilan. Hal ini menurut Eryanto justru menciderai asas due process of law karena ada kesan pemerintah memang sengaja tidak ingin melewati mekanisme pengadilan dalam membubarkan Ormas yang diduga bermasalah.
Banyaknya aparat penegak hukum yang diduga melakukan korupsi menurutnya juga menjadi catatan tersendiri. Sepanjang 2016 saja, kata Eryanto, sudah ada 41 oknum yang ditangkap KPK, jumlah ini bisa saja menjadi lebih besar bahkan bukan tidak mungkin mencapai angka 50 orang nantinya.
Terkait serangan kepada KPK yang terjadi akhir-akhir ini, Eryanto meminta agar pemerintah juga turun tangan menunjukkan keberpihakannya kepada lembaga antirasuah. Sebab saat ini seakan tidak ada langkah nyata yang diambil terkait beragam serangan yang justru dianggap ingin memperlemah kinerja KPK memberantas kasus korupsi.
Begitu juga saat adanya serangan kepada pribadi seperti pimpinan maupun penyidik KPK. Eryanto mencontohkan pada saat terjadi kriminalisasi dua pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan juga Abraham Samad, tidak ada sikap nyata pemerintah dalam menanggapi hal tersebut. Dan ini berlanjut pada penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, pemerintah hanya menyampaikan kecamannya saja. “Tapi langkah dukungan kurang cukup diperlihatkan,” tuturnya.
Secara keseluruhan Eryanto menilai jika konsep yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK dalam penegakan hukum sudah sangat baik. Namun, itu baru sekedar konsep semata, sedangkan sikap nyata yang dilakukan masih jauh dari yang diharapkan karena tidak terlihat konsistensi yang dilakukan. Sikap pemerintah saat ini cenderung ke arah politik bukan penegakan hukum seperti yang diharapkan masyarakat.
Alasan Pemerintah
Menanggapi hal ini Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim mengakui jika penegakan hukum yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Tetapi ia membeberkan sejumlah alasan mengapa hal tersebut terjadi. Pada tahun pertama pemerintah memang fokus pada peningkatan sektor ekonomi yang secara spesifik di sektor infrastruktur untuk menjaga konektifitas antar wilayah di Indonesia.