Dalam sidang pembacaan vonis, Jessica Kumala Wongso dan tim kuasa hukumnya sudah menyatakan banding secara lisan di depan majelis hakim PN Jakarta Pusat. Sikap banding itu ternyata telah diperkuat dengan surat pernyataan banding.
Ketua tim pengacara Jessica, Otto Hasibuan, menegaskan surat pernyataan banding sudah disampaikan ke Kepaniteraan PN Jakarta Pusat. “Pernyataan banding sudah kami ajukan Jum’at pekan lalu. Sudah kami masukkan (ke Kepaniteraan),” ujarnya saat dihubungi Hukumonline via telepon, Senin (01/11).
Otto juga menegaskan sejauh ini tak ada perubahan tim kuasa hukum Jessica; masih sama dengan pengacara di sidang tingkat pertama. Selain Otto, ada Yudi Wibowo, Hidayat Boestam, Efendi Sinaga, Dame Purba, Veny Damanik, James Pangaribuan, Abetnego, Nurul Firdausi, dan Aria.
Kamis (27/10) lalu, majelis hakim PN Jakarta Pusat beranggotakan Kisworo, Partahi Tulus Hutapea dan Binsar Gultom menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap Jessica Kumala Wongso. Jessica menjadi terdakwa tunggal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) terhadap Wayan Mirna Salihin. Vonis majelis itu sesuai dengan tuntutan jaksa dalam rekuisitor.
Otto mengaku kecewa atas putusan itu. Bukan saja karena hakim tak mempertimbangkan secara utuh argumentasi kedua belah pihak (jaksa dan pengacara terdakwa). Tetapi juga cara hakim membaca putusan yang terkesan menaruh kebencian terhadap terdakwa. (Baca juga: Otto Hasibuan Kritik Cara Hakim Membaca Putusan).
Kini, tim kuasa hukum masih mempersiapkan memori banding. Menurut Otto, tim pengacara akan menyerahkan memori banding dalam waktu yang dibenarkan Undang-Undang. “Mungkin dalam waktu dekat (akan diserahkan),” ujarnya.
Pasal 67 KUHAP menegaskan terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum atau putusan pengadilan dalam acara cepat.
Selanjutnya, Pasal 233 ayat (2) KUHAP mengharuskan panitera membuat surat keterangan banding yang diteken panitera dan pemohon (dalam hal ini pengacara Jessica).
Persidangan Jessica memang menarik perhatian publik. Ruang sidang selalu dipenuhi pengunjung. Televisi menggelar live beberapa bagian persidangan sehingga makin menimbulkan pro kontra di masyarakat. Toh, majelis hakim sudah memutus. Komisi Yudisial juga meminta masyarakat untuk menghormati putusan hakim, lepas dari setuju atau tidak terhadap putusan itu.
Ketua tim pengacara Jessica, Otto Hasibuan, menegaskan surat pernyataan banding sudah disampaikan ke Kepaniteraan PN Jakarta Pusat. “Pernyataan banding sudah kami ajukan Jum’at pekan lalu. Sudah kami masukkan (ke Kepaniteraan),” ujarnya saat dihubungi Hukumonline via telepon, Senin (01/11).
Otto juga menegaskan sejauh ini tak ada perubahan tim kuasa hukum Jessica; masih sama dengan pengacara di sidang tingkat pertama. Selain Otto, ada Yudi Wibowo, Hidayat Boestam, Efendi Sinaga, Dame Purba, Veny Damanik, James Pangaribuan, Abetnego, Nurul Firdausi, dan Aria.
Kamis (27/10) lalu, majelis hakim PN Jakarta Pusat beranggotakan Kisworo, Partahi Tulus Hutapea dan Binsar Gultom menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap Jessica Kumala Wongso. Jessica menjadi terdakwa tunggal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) terhadap Wayan Mirna Salihin. Vonis majelis itu sesuai dengan tuntutan jaksa dalam rekuisitor.
Otto mengaku kecewa atas putusan itu. Bukan saja karena hakim tak mempertimbangkan secara utuh argumentasi kedua belah pihak (jaksa dan pengacara terdakwa). Tetapi juga cara hakim membaca putusan yang terkesan menaruh kebencian terhadap terdakwa. (Baca juga: Otto Hasibuan Kritik Cara Hakim Membaca Putusan).
Kini, tim kuasa hukum masih mempersiapkan memori banding. Menurut Otto, tim pengacara akan menyerahkan memori banding dalam waktu yang dibenarkan Undang-Undang. “Mungkin dalam waktu dekat (akan diserahkan),” ujarnya.
Pasal 67 KUHAP menegaskan terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum atau putusan pengadilan dalam acara cepat.
Selanjutnya, Pasal 233 ayat (2) KUHAP mengharuskan panitera membuat surat keterangan banding yang diteken panitera dan pemohon (dalam hal ini pengacara Jessica).
Persidangan Jessica memang menarik perhatian publik. Ruang sidang selalu dipenuhi pengunjung. Televisi menggelar live beberapa bagian persidangan sehingga makin menimbulkan pro kontra di masyarakat. Toh, majelis hakim sudah memutus. Komisi Yudisial juga meminta masyarakat untuk menghormati putusan hakim, lepas dari setuju atau tidak terhadap putusan itu.
