Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beleid yang diundangkan 30 April 2025 itu dinilai belum membenahi berbagai celah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, mencatat beberapa hal antara lain Pasal 11 memberi kewenangan pejabat pembuat komitmen (PPK) mengatur semua proses pengadaan. Persoalannya ketika diskresinya berlebihan menjadi rawan penyalahgunaan. Masalah lainnya tidak ada pengawasan dan tidak dijabarkan rinci ketentuan yang mencegah PPK tidak ‘bermain’ dengan pihak lain.
“PPK berpotensi besar ditekan atasannya dan pihak eksternal, misalnya pihak penyedia (vendor,-red) dulu pernah menyumbang bupati atau Gubernur, maka intervensi ini sangat berpotensi terjadi,” kata Agus dalam diskusi di kantor ICW Jakarta, Rabu (11/06/2025).
Baca juga:
- Perpres 46/2025 Berpotensi Buka Celah Penyimpangan
- Regulasi dan Praktik Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia
- JAMPidmil Tetapkan 3 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemhan, Ini Duduk Perkaranya
Pasal 38 mengatur kenaikan pagu anggaran untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dari Rp200 juta menjadi Rp400 juta. Pengadaan barang dan jasa lainnya naik menjadi Rp200 juta. Agus memberi contoh perkara korupsi di Aceh tahun 2021 dalam pembuatan wastafel yang dianggarkan Rp180 juta untuk membuat satu ruang cuci tangan dengan 2 wastafel. Modus yang digunakan agar proyek itu bisa dikerjakan melalui pengadaan langsung yakni memecah paket sehingga memenuhi syarat batas pagu anggaran.
“Problem pengadaan itu sistemik, jadi tidak cukup hanya diatur dengan Perpres,” ujarnya.
Kemudian Pasal 71-73 mengatur pengadaan barang dan jasa memanfaatkan lokapasar (e.marketplace) tapi standar penentuan harganya tidak jelas. Agus menyebut kasus pengadaan jet pribadi KPU RI yang informasinya terbatas dan pihak penyedianya hanya ada 1 perusahaan. Berbeda jika mekanisme pengadaan dilakukan melalui lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), informasinya relatif lebih terbuka sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa saja peserta lelang dan penawarannya.
Minimnya informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa membuat masyarakat sulit mengawal potensi penyimpangan. Sebab proses ini rawan terjadi konflik kepentingan dan digitalisasi tidak efektif mengurangi praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
