Meski demikian, putusan ini tetap jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hakim menghukum Ibam dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menurut majelis hakim, pemidanaan tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya kerugian negara atau tingginya tuntutan penuntut umum.
“Pemidanaan dalam hukum pidana tidak didasarkan semata-mata pada besarnya kerugian negara atau tingginya tuntutan penuntut umum, melainkan harus ditentukan melalui penilaian menyeluruh terhadap tingkat kesalahan pelaku, peran dan kontribusinya dalam tindak pidana yang terbukti, akibat yang ditimbulkan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan,” jelas majelis.
Uang Pengganti Rp5 Miliar
Selain hukuman badan yang diperberat, hakim tingkat banding juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp5 miliar. Hal ini berbeda dengan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama yang sebelumnya tidak membebankan uang pengganti kepada Ibam.
“Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp5 miliar,” ujar hakim. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, harta benda Ibam akan dirampas. Apabila harta bendanya masih tidak mencukupi, hukuman diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan menjatuhkan pidana badan kepada pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
Hakim merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menentukan bahwa selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Hakim menilai bahwa pembayaran uang pengganti tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai konsekuensi jika pelaku menikmati hasil korupsi secara pribadi. Dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming), penjatuhan uang pengganti harus dinilai berdasarkan hubungan antara perbuatan terdakwa, manfaat ekonomi yang timbul, serta bagian pertanggungjawaban yang secara yuridis dapat dibebankan berdasarkan pembuktian di persidangan.
