“Oleh karena itu, penilaian mengenai uang pengganti harus memperhatikan keseluruhan rangkaian tindak pidana yang telah terbukti serta kontribusi nyata masing-masing pelaku terhadap timbulnya kerugian negara,” tegas hakim.
Hakim menyatakan bahwa kerugian dalam perkara ini merupakan akibat langsung dari pengadaan digitalisasi pendidikan Chromebook yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pihak lainnya. Sesuai dengan peran masing-masing, terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan timbulnya kerugian keuangan negara yang menjadi objek pemulihan melalui mekanisme pidana tambahan.
“Menimbang bahwa apabila terhadap Terdakwa hanya dijatuhi pidana pokok tanpa disertai pidana tambahan yang bertujuan memulihkan keuangan negara, maka tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dikehendaki pembentuk undang-undang tidak akan tercapai secara utuh,” jelas majelis.
Meski begitu, menurut majelis hakim, penjatuhan pidana tambahan tetap harus memperhatikan asas proporsionalitas dan asas individualisasi pidana, sehingga tidak terjadi pembebanan tanggung jawab yang melampaui peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti.
