Kalangan civitas akademika pasti senang dan gembira ketika artikel ilmiah yang dikerjakannya berhasil tayang dalam jurnal bereputasi dan terindeks scopus. Tapi prosesnya pasti tidak mudah karena pengelola jurnal rupanya punya syarat yang ketat, salah satunya dilarang menjiplak atau plagiarisme.
Koordinator Bidang Workshop Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI), Irawati Handayani berbagi pengalaman dalam mengelola Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH). Jurnal yang terindeks scopus sejak April 2022 itu rata-rata menerima lebih dari 10 permohonan penayangan artikel ilmiah. Bahkan Desember 2023 totalnya 90 artikel yang diterima PJIH.
Banyaknya karya tulis yang masuk menjadi tantangan bagi pengelola jurnal. Salah satu cara yang digunakan agar tak keteteran yakni menggunakan perangkat lunak untuk memeriksa naskah. Tujuannya itu tadi, mencegah dan memastikan ada tidaknya menjiplak karya tulis orang lain atau sebaliknya.
“Plagiarisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika ilmiah,” kata Chief Editor PJIH itu dalam acara Webinar University Solutions:Strategi Menghindari Plagiarisme dalam Penulisan Artikel Ilmiah Hukum, Rabu (25/09/2024) lalu.
Baca juga:
- 3 Langkah FH Universitas Islam Indonesia Menangani Plagiarisme
- Tips Menghindari Plagiarisme dalam Menulis Artikel Ilmiah
- Simak! Cara Pengutipan Sumber Referensi untuk Penulisan Jurnal Ilmiah
Ada beberapa bentuk pelanggaran etika ilmiah (academic misconduct) antara lain fabrikasi yakni penulis atau seseorang merekayasa, memanipulasi data penelitian dalam karya ilmiah misalnya menggunakan data fiktif. Kemudian falsifikasi yaitu memalsukan data penelitian atau informasi dalam karya ilmiah. Secara sengaja melakukan suatu hal yang tidak semestinya. Plagiat, mengambil gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumbernya dan tidak mengutip secara benar.
“Jadi tidak menyatakan secara jelas dari mana mengambil pernyataan dan kutipan itu bisa dikategorikan plagiat,” ujarnya.
