Pemerintah menilai objek pengujian ketentuan tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang kemudian ditetapkan presiden yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bergeser sejak terbitnya Perppu No.1 Tahun 2013. Sebab, materi Perppu MK juga mengatur mekanisme seleksi hakim konstitusi.
“Kan yang diuji pemohon terkait dengan rekrutmen hakim. Dengan keluarnya Perppu MK, rekrutmen hakim itu sudah diakomodir dalam Perppu itu,” kata Direktur Litigasi Kemenkumham Mualimin usai sidang lanjutan pengujian UU MK di Jakarta, Rabu (13/12).
Pemerintah menilai permohonan pemohon “kehilangan” pijakan. Dikatakan Mualimin, permohonan ini baru dianggap berdasar apabila pasal yang dimohonkan dalam UU MK tidak diatur dalam Perppu MK. “Jadi objek pengujiannya sudah berubah dengan adanya Perppu MK, ya sudah tidak ada maknanya. Permohonan ini bisa digabung ke pengujian Perppu MK,” sarannya.
Dalam sidang, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Wahidudin Adam menyatakan Pasal 19 UU No. 24 Tahun 2003 telah memberikan keterangan yang jelas dan tegas menjadi dasar masyarakat memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang diusulkan Presiden, MA, dan DPR. Jika ketentuan itu dihapus justru akan merugikan pemohon sendiri dan masyarakat secara umum.
“Jika ketentuan itu dihapus, masyarakat tidak mempunyai kesempatan memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang diusulkan,” tutur Wahiduddin Adam.
Wahidudin mengingatkan ketentuan rekrutmen hakim konstitusi tak hanya diatur dalam UU MK, tetapi juga diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2013. Prosesnya mulai diusulkan hingga dibahas oleh DPR untuk disetujui atau ditolak.
Menurut sang Dirjen, pelibatan masyarakat memberi masukan atas rekam jejak calon hakim konstitusi ini disampaikan sejak tahap penyaringan oleh ketiga lembaga itu dan harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan Panel Ahli. Panel Ahli ini terdiri dari 1 orang diusulkan MA, 1 orang diusulkan DPR, 1 orang diusulkan presiden, dan 4 orang dipilih KY berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri dari mantan hakim MK, tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi. “Tahap ini bisa dilihat pelibatan unsur masyarakat dalam proses seleksi calon hakim konstitusi,” lanjutnya.
Ketentuan itu diharapkan dapat memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pencalonan hakim konstitusi. Adanya persyaratan dan mekanisme pengajuan hakim konstitusi yang berlapis dan sangat ketat diharapkan dapat melahirkan hakim konstitusi yang berintegritas dan kepribadian tidak tercela dan negarawan yang menguasai kontitusi dan ketatanegaraan. “Menyatakan Pasal 19 UU dan Pasal 20 Perppu No. 1 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan UUD 1945,” harapnya.
Bukan konstitusionalitas norma
Wakil DPR dalam sidang, Ahmad Yani, memandang ketentuan Pasal 19 UU MK adalah prinsip dasar dalam pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi yang transparan dan partisipatif, objektif dan akuntabel. Dalam penjelasan DPR disebutkan calon hakim harus dipublikasikan di media massa agar masyarakat bisa memberikan masukan dengan harapan dapat menghasilkan hakim yang adil, negarawan, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Menurut Yani, pasal yang dipersoalkan pemohon bukan konstitusionalitas norma, melainkan implementasi rekrutmen hakim konstitusi di DPR, MA, dan presiden. Dalam implementasinya proses rekrutmen hakim konstitusi telah sesuai dengan Pasal 19 UU MK. Karenanya, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
“Untuk menjamin rekrutmen transparan, partisipatif dan akuntabel dan tidak bertentangan dengan Pasal 24C UUD 1945, masing-masing lembaga negara dapat membentuk pansel internal,” katanya.
Yani menambahkan DPR tidak bisa berkomentar banyak soal Perppu MK karena belum dibahas dan disetujui DPR. Terlebih, konstitusi tidak memberi mandat ke lembaga lain (KY) untuk menyeleksi calon hakim konstitusi. Sebab, konstitusi tidak memberi mandat lembaga lain untuk melakukan seleksi calon hakim konstitusi.
Permohonan uji materi Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) UU MK ini diajukan Herdaru Manfa Lutfie dan Fajar Kurniawan. Pasal-pasal itu terkait tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang kemudian ditetapkan presiden yang sebelumnya meminta masukan masyarakat. Mereka menilai pasal-pasal itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pengisian jabatan hakim konstitusi berintegritas.
Sebab, pelaksanaan pasal itu hanya menggunakan kepentingan subyektif dari 3 lembaga pengusul calon hakim konstitusi untuk ditetapkan dengan keputusan presiden. Pemohon belum menemukan aturan internal mengenai prosedur/tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi.
Akibatnya, ketiga lembaga itu dapat bertindak bebas, sesukanya, dalam pengajuan calon hakim konstitusi. Misalnya, presiden dapat langsung menetapkan hakim konstitusi tanpa uji kepatutan dan kelayakan dan meminta masukan masyarakat. Namun, dalam proses pengujian UU ini muncul Perppu MK yang juga mengatur rekrutmen hakim konstitusi, sehingga pemohon memasukkan Perppu MK ini sebagai bukti dalam permohonannya.
