Pengujian UU PPTKI Kandas
Berita

Pengujian UU PPTKI Kandas

Pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan dirinya sebagai wali Siti Nurkhasanah.

ASH
Bacaan 2 Menit

Dalam pokok permohonan, Adrongi menilai Pasal 60 telah menghilangkan kewajiban Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam memberikan perlindungan dan jaminan hukum apabila TKI memperpanjang perjanjian kerja secara sendiri. Menurut pemohon, pasal itu sangat merugikan para TKI.

Pasal 60 menyebutkan “dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.”

Misalnya, Siti Nurkhasanah kehilangan jaminan hak lantaran memperpanjang sendiri kontraknya. Siti yang bernaung di bawah PT Amri Margatma selaku PPTKIS tak mengetahui siapa yang berkewajiban memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum atas upah yang belum dibayar majikannya.

Mengacu pada Pasal 56 ayat (1) UU PPTKI, setiap perpanjangan perjanjian kerja di luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari perwakilan negara RI yang hanya dapat diajukan oleh dan menjadi tanggung jawab PPTKIS. Perpanjangan perjanjian kerja harus ada persetujuan pemerintah melalui perwakilan pemerintah di luar negeri yang pengurusannya dilakukan oleh PPTKIS.

Menurut pemohon, PPTKIS seharusnya tetap bertanggung jawab atas semua risiko yang menimpa TKI di luar negeri dalam masa perpanjangan perjanjian kerja. Sebab, perpanjangan perjanjian kerja itu merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sebelumnya. Seharusnya perpanjangan perjanjian kerja dapat dilakukan sendiri dan PPTKIS tetap bertanggung jawab.  

Dalam petitum permohonan, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 60 UU PPTKI karena pasal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 60 dinilai tidak memberikan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan menghilangkan hak-hak TKI sebagaimana dijamin Pasal 77, Pasal 80, dan Pasal 82 UU No. 39 Tahun 2004. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info