Selain itu, surat kuasa tertanggal 3 September 2012 itu tidak menyebut surat kuasa substitusi. Apabila, surat kuasa itu sebagai kuasa substitusi seharusnya surat kuasa itu hanya ditandatangani Mujirin. Sementara surat kuasa itu ditandatangani tiga orang.
Mahkamah menegaskan karena norma yang dimohonkan pengujian berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, berarti menyangkut kepentingan pemerintah daerah. Maka, berdasarkan Pasal 25 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, hanya gubernur atau kuasanya yang sah yang dapat mengajukan permohonan ini.
Karena itu, Mujirin (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Barat), Hasrat Kaimudin (Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain), dan Andi Jalil Andi Laebbe (Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah, tidak dapat mewakili pemerintah daerah Sulawesi Barat dalam pengujian undang-undan ini.
“Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang ini.”
Dalam permohonannya, Mujirin dkk menyatakan berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) UU Pajak dan Retribusi Daerah merugikan pihaknya. Sebab, para pemohon tidak dapat menarik dan menikmati pajak air permukaan untuk kepentingan menambah pendapatan asli daerah Sulawesi Barat, berupa pajak dan retribusi daerah.
