Sebagai instrumen pengendalian, Ghofur mengatakan, salah satu proses yang harus dilalui dalam mekanisme AMDAL yakni melakukan konsultasi publik terhadap rencana pembangunan yang akan dilakukan. Jika masyarakat keberatan dengan pembangunan tersebut, dan berdampak buruk bagi lingkungan, dapat menjadi pertimbangan bagi komisi penilai AMDAL untuk tidak menerbitkan rekomendasi. Tapi praktiknya, hampir tidak ada AMDAL yang tidak diloloskan oleh komisi penilai amdal sekali pun ada penolakan masyarakat dan dampak buruk terhadap lingkungan.
“RDTR itu hanya mengatur zonasi dan peruntukan kawasan. AMDAL sifatnya spesifik misalnya pembangunan proyek tertentu dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat,” urai Ghofar.
Menurut Ghofar, AMDAL merupakan dokumen penting bagi sebuah proyek pembangunan. Jika pemohon AMDAL mengantongi rekomendasi dari komisi penilai AMDAL, langkah selanjutnya adalah menindaklanjutinya kepada kepala daerah setempat untuk kemudian diterbitkan izin lingkungan. “Tanpa AMDAL, kerusakan lingkungan hidup akan bertambah masif,” tegasnya.