Penting! Ini yang Perlu Diperhatikan dalam Proses Pengajuan KKPR Sesuai PP 28/2025
Terbaru

Penting! Ini yang Perlu Diperhatikan dalam Proses Pengajuan KKPR Sesuai PP 28/2025

KKPR menjadi pintu masuk awal dalam proses perizinan untuk lokasi di darat dan laut.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 4 Menit
Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah E Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Corry Agustina. Foto: RES
Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah E Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Corry Agustina. Foto: RES

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kini menjadi persyaratan dasar utama dalam proses perizinan berusaha. Ketentuan ini berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengatur bahwa seluruh proses perizinan usaha dimulai dari pengajuan KKPR melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah E Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Corry Agustina, Corry menjelaskan, KKPR menjadi pintu masuk awal dalam proses perizinan untuk lokasi di darat dan laut.

Dalam struktur regulasi terbaru, terdapat perbedaan mendasar antara proses bisnis perizinan lama yang diatur dalam PP 5 dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan sistem baru dalam PP 28 Tahun 2025. Meski demikian, ia menyebut bahwa saat ini masih diberi masa transisi selama empat bulan untuk penyesuaian sistem dan aturan turunan.

Baca Juga:

“Jadi untuk KKPR ini adalah salah satu bentuk persyaratan dasar yang berlaku saat ini, lebih tepatnya sejak PP 28 terbit. Di situ sudah diatur, selain KKPR juga ada persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung serta SLF. Dan dalam rangkaian perizinan berusaha, semua memang diawali dengan KKPR,” ujar Corry dalam Pelatihan Hukumonline bertajuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca PP 28/2025: Tantangan dan Peluang bagi Investasi di Indonesia di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta, Selasa (22/7).

Adapun KKPR dapat diterbitkan untuk tiga jenis kegiatan, yaitu kegiatan berusaha, kegiatan non-berusaha, dan kegiatan strategis nasional. Untuk kegiatan berusaha, terdapat dua bentuk KKPR yang berlaku, yakni konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR, keduanya diproses melalui sistem OSS (Online Single Submission).

“Semua KKPR untuk kegiatan berusaha wajib dimohonkan dan diterbitkan lewat OSS. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak akan ada lagi penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha di luar OSS,” tegasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info