Pentingnya Dua BANI Bersatu
Fokus

Pentingnya Dua BANI Bersatu

Kedua kubu BANI membuka kemungkinan untuk berdamai namun dengan syarat tertentu.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo/KAR/NEE
Bacaan 2 Menit

 

"Seharusnya mereka bersatu. Sekarang ini kan seolah-olah satu bikin ini yang lain bikin sendiri. Maka cost-nya menjadi mahal sekali, tidak bisa compare ke Malaysia.

 

(Baca Juga: PN Jaksel Nyatakan Kepengurusan BANI Mampang Tidak Sah)

 

Frans berpendapat sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa, seharusnya BANI menjadi solusi bagi mereka. Tetapi dengan persaingan kedua kubu saat ini justru membuat para pihak bersengketa bingung mana yang seharusnya mereka gunakan apakah versi Mampang atau Sovereign apalagi pengguna jasa BANI adalah pengusaha untuk menyelesaikan sengketa usahanya. 

 

"Kalau ada yang tidak puas, saya kira bukan untuk mendirikan arbitrase baru. Seharusnya dengan arbiter-arbiter yang berpengalaman, enggak usah bikin sendiri sebetulnya. Bikin sendiri enggak menutup ongkos menurut saya sih," ujar Frans. 

 

Berikut perbedaan dua BANI menurut data yang diperoleh Hukumonline;

 

No.

Perbedaan Kunci

BANI Mampang

BANI Sovereign

1.

Tahun berdiri

30 November 1977

14 Juni 2016

2.

Dasar Hukum

SK Kadin No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 tentang Badan Arbitrage Nasional

Akta Notaris No. 23 tanggal 14 Juni 2016

SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016

3.

Bentuk Yuridis

Lembaga Arbitrase

(Surat gugatan PTUN Nomor 481/AS/16)

(Surat Keputusan PTUN Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT)

Perkumpulan

(SK Kemenkumham Nomor AHU-0000480.AH.01.08 Tahun 2016)

4.

Pendiri/Pengurus Pertama

Pendiri:

Prof. R. Soebekti (Ketua), Harjono Tjitrosoebono (Wakil Ketua), Prof.Dr. Priyatna Abdurrasyid (anggota), Dr. Djunaedi Hadisumarto (anggota), J.R. Abubakar (anggota)

 

Susunan Kepengurusan

Dewan Penasehat:

Rosan Perkasa Roeslani, MBA., M.A Ketua Umum KADIN ex officio

Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja,S.H., LL.M.

Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel

Prof.Dr. Colin Yee Cheng Ong

 

Dewan Pertimbangan:

Ketua: H. Kahardiman S.H., FCBArb.

Anggota:

Ir. Harianto Sunidja, M.Sc., Ph.D., FCBArb.

Dr. Ir. Madjedi Hasan, MPE., M.H., FCBArb.

 

Dewan Pengurus:

Ketua: Husseyn Umar

Anggota:

Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.

Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb.

Dr. N. Krisnawenda, M.Si., M.H., FCBArb.

Dewan Pengawas & Dewan Pengurus (periode 2016 – 2020)

 

Dewan Pengawas:

Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. M.H., FCArb. (Ketua), Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M. (Wakil Ketua)

 

Dewan Pengurus BANI:

Erry Firmansyah, S.E. (Ketua)

Arno Gautama Haryono, S.H. (Wakil Ketua I)

Drs. Iwan Dermawan Hanafi, M.H., M.M. (Wakil Ketua II)

Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (Sekretaris Jenderal)

Teuku Radja Sjahnan, S.E., M.Sc. (Bendahara)

5.

Alamat

Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760

Sovereign Plaza 7th    Floor, Jl. TB Simatupang Kav.36, Jakarta 12430

6.

Jumlah Arbiter

75 Arbiter Indonesia dan 68 arbiter asing.

Di dalam situs (http://bit.ly/2ieLdAy) dinyatakan sebagai berikut:

“Semua Arbiter BANI sebelum BANI bertransformasi sebagai Perkumpulan Berbadan Hukum adalah secara otomatis menjadi Arbiter BANI yang berbadan hukum ini, kecuali yang bersangkutan menolaknya.”

 Selain itu, di dalam situs tersebut dicantumkan juga 8 nama Arbiter tambahan/baru

7.

Laman Resmi

http://bit.ly/2yX2NRv

http://bit.ly/2ieLdAy

 

Gedung Pusat Arbitrase

Dalam konteks efisiensi biaya, Mills menyarankan agar pemerintah bisa belajar dari Singapura yaitu menyediakan gedung untuk menjadi pusat lembaga-lembaga arbitrase dan mediasi. Dengan berkantornya semua lembaga arbitrase dan mediasi di gedung yang sama, maka diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat menghemat biaya operasional.  

 

Selain bisa menguntungkan lembaga-lembaga arbitrase dan mediasi, hal tersebut juga memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa menggunakan arbitrase. Dengan kemudahan ini, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah perkara arbitrase di Indonesia yang pada akhirnya bisa mendorong sektor perekonomian. Karena dengan dibuatnya suatu pusat lembaga arbitrase, maka dapat berimbas kepada peningkatan wisatawan hukum dari luar negeri dan juga bertambahnya pemasukan tempat penginapan di sekitar lokasi tersebut. 

 

"Jadi hotel bisa mendapatkan lebih banyak bisnis, restoran mendapatkan lebih banyak bisnis. Itu sebabnya Singapura menjadi sangat terkenal dengan legal tourism," terangnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info