"Seharusnya mereka bersatu. Sekarang ini kan seolah-olah satu bikin ini yang lain bikin sendiri. Maka cost-nya menjadi mahal sekali, tidak bisa compare ke Malaysia.
(Baca Juga: PN Jaksel Nyatakan Kepengurusan BANI Mampang Tidak Sah)
Frans berpendapat sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa, seharusnya BANI menjadi solusi bagi mereka. Tetapi dengan persaingan kedua kubu saat ini justru membuat para pihak bersengketa bingung mana yang seharusnya mereka gunakan apakah versi Mampang atau Sovereign apalagi pengguna jasa BANI adalah pengusaha untuk menyelesaikan sengketa usahanya.
"Kalau ada yang tidak puas, saya kira bukan untuk mendirikan arbitrase baru. Seharusnya dengan arbiter-arbiter yang berpengalaman, enggak usah bikin sendiri sebetulnya. Bikin sendiri enggak menutup ongkos menurut saya sih," ujar Frans.
Berikut perbedaan dua BANI menurut data yang diperoleh Hukumonline;
No. | Perbedaan Kunci | BANI Mampang | BANI Sovereign |
1. | Tahun berdiri | 30 November 1977 | 14 Juni 2016 |
2. | Dasar Hukum | SK Kadin No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 tentang Badan Arbitrage Nasional | Akta Notaris No. 23 tanggal 14 Juni 2016 SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 |
3. | Bentuk Yuridis | Lembaga Arbitrase (Surat gugatan PTUN Nomor 481/AS/16) (Surat Keputusan PTUN Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT) | Perkumpulan (SK Kemenkumham Nomor AHU-0000480.AH.01.08 Tahun 2016) |
4. | Pendiri/Pengurus Pertama | Pendiri: Prof. R. Soebekti (Ketua), Harjono Tjitrosoebono (Wakil Ketua), Prof.Dr. Priyatna Abdurrasyid (anggota), Dr. Djunaedi Hadisumarto (anggota), J.R. Abubakar (anggota)
Susunan Kepengurusan Dewan Penasehat: Rosan Perkasa Roeslani, MBA., M.A Ketua Umum KADIN ex officio Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja,S.H., LL.M. Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel Prof.Dr. Colin Yee Cheng Ong
Dewan Pertimbangan: Ketua: H. Kahardiman S.H., FCBArb. Anggota: Ir. Harianto Sunidja, M.Sc., Ph.D., FCBArb. Dr. Ir. Madjedi Hasan, MPE., M.H., FCBArb.
Dewan Pengurus: Ketua: Husseyn Umar Anggota: Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb. Dr. N. Krisnawenda, M.Si., M.H., FCBArb. | Dewan Pengawas & Dewan Pengurus (periode 2016 – 2020)
Dewan Pengawas: Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. M.H., FCArb. (Ketua), Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M. (Wakil Ketua)
Dewan Pengurus BANI: Erry Firmansyah, S.E. (Ketua) Arno Gautama Haryono, S.H. (Wakil Ketua I) Drs. Iwan Dermawan Hanafi, M.H., M.M. (Wakil Ketua II) Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (Sekretaris Jenderal) Teuku Radja Sjahnan, S.E., M.Sc. (Bendahara) |
5. | Alamat | Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 | Sovereign Plaza 7th Floor, Jl. TB Simatupang Kav.36, Jakarta 12430 |
6. | Jumlah Arbiter | 75 Arbiter Indonesia dan 68 arbiter asing. | Di dalam situs (http://bit.ly/2ieLdAy) dinyatakan sebagai berikut: “Semua Arbiter BANI sebelum BANI bertransformasi sebagai Perkumpulan Berbadan Hukum adalah secara otomatis menjadi Arbiter BANI yang berbadan hukum ini, kecuali yang bersangkutan menolaknya.” Selain itu, di dalam situs tersebut dicantumkan juga 8 nama Arbiter tambahan/baru |
7. | Laman Resmi |
Gedung Pusat Arbitrase
Dalam konteks efisiensi biaya, Mills menyarankan agar pemerintah bisa belajar dari Singapura yaitu menyediakan gedung untuk menjadi pusat lembaga-lembaga arbitrase dan mediasi. Dengan berkantornya semua lembaga arbitrase dan mediasi di gedung yang sama, maka diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat menghemat biaya operasional.
Selain bisa menguntungkan lembaga-lembaga arbitrase dan mediasi, hal tersebut juga memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa menggunakan arbitrase. Dengan kemudahan ini, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah perkara arbitrase di Indonesia yang pada akhirnya bisa mendorong sektor perekonomian. Karena dengan dibuatnya suatu pusat lembaga arbitrase, maka dapat berimbas kepada peningkatan wisatawan hukum dari luar negeri dan juga bertambahnya pemasukan tempat penginapan di sekitar lokasi tersebut.
"Jadi hotel bisa mendapatkan lebih banyak bisnis, restoran mendapatkan lebih banyak bisnis. Itu sebabnya Singapura menjadi sangat terkenal dengan legal tourism," terangnya.
















