Bisa Damai Asalkan...
Ditemui Hukumonline di kantornya, Ketua BANI versi Mampang Husseyn Umar mengakui jika ada tawaran damai dari pihak Sovereign terkait masalah ini pada saat gugatan pertama di pengadilan. Sesuai undang-undang, maka jika ada sengketa harus didahulukan mediasi dan ketika itu pihak Sovereign mau berunding dan memberikan sebuah usul.
“Dia (Sovereign) menunjukkan suatu usul dikasih begini, bahkan nama saya disebut sebagai ketua, tapi waktu itu antara penggugat dan kita tidak sebagai tergugat ada masalah sengketa, yang terjadi adalah para penggugat melakukan sesuatu perbuatan yang ilegal, yaitu menggunakan nama BANI yang sudah dijamin oleh undang-undang,” ujar Husseyn.
(Baca Juga: Husseyn Umar Jelaskan Posisi BANI Mampang)
Atas dasar itu, pihaknya tetap menempuh jalur hukum. Pertama di PTUN, majelis berpendapat jika SK Kemenkumham tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan BANI versi Sovereign tidak sah. Tetapi putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena pihak Sovereign mengajukan banding.
Husseyn sendiri tidak menutup kemungkinan untuk berdamai, namun ia mempunyai syarat. “Kami berpendapat sebetulnya damai saja oke, tapi damai itu caranya mudah, mereka cabutlah penggunaan nama BANI, pakailah nama lain, selesai,” imbuhnya.
Menurut Husseyn cara tersebut merupakan jalan terakhir jika kedua belah pihak ingin berdamai sebab dengan dicabutnya nama BANI oleh pihak Sovereign maka secara otomatis gugatan lain juga dicabut di pengadilan. Selain di PTUN, diketahui sengketa ini juga didaftarkan di PN Jakarta Selatan juga sudah masuk tahap banding di pengadilan tinggi sedangkan Pengadilan Niaga dalam tahap kasasi.
“Kita tidak ada kontak apa-apa, karena sudah dibawa ke pengadilan semua. Jadi inilah yang terjadi, menurut kita damai yang terbaik itu mereka tidaklah menggunakan nama BANI, gunakan nama lain aja,” terang Husseyn
















