Pentingnya Notaris Berhati-hati dalam Pembuatan Cover Note
Utama

Pentingnya Notaris Berhati-hati dalam Pembuatan Cover Note

Pembuatan cover note menjadi “aman” apabila didalamnya tidak ditemukan adanya unsur menjanjikan proses yang dilakukan akan selesai pada waktu yang ditentukan dan juga tidak tidak mengandung unsur kebohongan.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ferinda K Fachri
Bacaan 4 Menit
Notaris/PPAT Agung Iriantoro dalam acara Bincang-Bincang Santai 'Eksistensi dan Perlindungan Notaris dalam Pembuatan Akta Perbankan dan Cover Note', Jum'at (25/2/2022). Foto: FKF
Notaris/PPAT Agung Iriantoro dalam acara Bincang-Bincang Santai 'Eksistensi dan Perlindungan Notaris dalam Pembuatan Akta Perbankan dan Cover Note', Jum'at (25/2/2022). Foto: FKF

Belum lama ini, dihebohkan dengan adanya oknum notaris yang terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit bank setelah menerbitkan sejumlah cover note. Mengutip berbagai media, Terdakwa Notaris inisial GH mengungkap dirinya telah mengeluarkan 42 cover note dari akumulasi total 47 debitur. Sedangkan 5 cover note lainnya dikeluarkan notaris dan PPAT lain seperti Notaris inisial H dan WDC. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkalpinang, Rabu (5/1/2022) lalu.

Kasus ini menjadi perbincangan hangat di kalangan notaris, sehingga mendorong TF Law Center menghadirkan kegiatan diskusi santai yang membahas perlindungan notaris di Indonesia ketika menjalankan tugasnya terutama saat membuat akta perbankan dan cover note. Sejumlah notaris andal hadir untuk memberikan pandangan atas isu yang tengah berkembang.

“Berbicara tentang eksistensi dan perlindungan notaris ini, maka harus kita lihat notaris dalam menjalankan jabatannya telah dilindungi UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sesuai UU Jabatan Notaris, notaris harus diakui sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik,” ujar Notaris/PPAT Agung Iriantoro dalam acara Bincang-Bincang Santai “Eksistensi dan Perlindungan Notaris dalam Pembuatan Akta Perbankan dan Cover Note”, Jum'at (25/2/2022).

Terkait akta autentik, kata dia, notaris harus senantiasa menjaga akta itu benar-benar autentik, sehingga kepastian hukum dapat tercipta. Sesuai perintah UU, notaris yang memperoleh kewenangan dari negara menjadi konsekuensi logis mendapatkan perlindungan selama menjalankan jabatannya. Kewenangan dalam pembuatan akta autentik termasuk diantaranya dalam pembuatan akta perbankan.

“Dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris tentang kewenangan pembuatan akta dan segala sesuatunya, termasuk membuat akta perbankan. Tentunya akta yang kita buat diantara akta perbankan perjanjian kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKM HT), atau HT,” terangnya.

Agung menegaskan untuk memperoleh proteksi harus diimbangi dengan proses pembuatan akta yang sesuai dengan ketentuan UU No.2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, notaris harus menjaga keautentikan dari suatu akta agar memenuhi rumusan dalam 1868 KUHPerdata. Sehingga apabila terjadi sesuatu, akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Notaris itu menerangkan proses penghadapan para pihak, pembacaan isi akta sesuai kehendak para pihak, dan tanda tangan suatu akta dilakukan pada saat yang bersamaan. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyangkalan atas tanda tangan akta oleh salah satu pihak.

Dalam konteks perbankan, biasanya seorang notaris akan membuat akta atas dasar surat permintaan dari bank. Sepanjang rumusan dan dasar yang dipergunakan dengan baik, Agung mengatakan tidak perlu lagi ada kekhawatiran dalam menjalankan jabatan terkait pembuatan akta perbankan atau akta lain. Selama akta yang dibuat masih dalam ranah kewenangan notaris itu sendiri.

“Kalau itu kewenangan kita, tentunya kita memenuhi amanat UU Jabatan Notaris. Kemudian akan berlanjut biasanya, notaris diminta membuat surat keterangan mengenai peristiwa yang sudah dijalankan, istilahnya sekarang adalah cover note. Bagaimana cover note notaris ini bisa menjadi masalah?”

Ia menilai cover note bisa saja dibuat seorang notaris. Sebab, isinya hanya berupa peristiwa (hukum, red) yang menerangkan telah terjadi satu tanda tangan perjanjian kredit yang memang telah diberi nomor, tanggal, dan keterangan lain yang ada. Sepanjang peristiwa yang dimuat adalah benar adanya. Adapun alasan bank meminta cover note, menurutnya, karena pada hari yang sama belum ada bukti yang bisa notaris berikan kepada perbankan yaitu salinannya.

Jika hal tersebut terjadi, notaris cukup menerangkan apa adanya peristiwa yang terjadi tanpa memberikan tambahan mengenai jaminan atau sesuatu yang belum pasti. “Ini yang menjadi masalah. Oleh karenanya janganlah dalam cover note itu isinya menjamin bahwa proses yang sedang diurus notaris itu akan selesai, ini tidak boleh sebetulnya. Karena kita harus melihat proses penyelesaiannya itu, apakah kita masih bergantung pada pihak lain atau tidak?”

Bagi Agung, pembuatan cover note menjadi “aman” apabila didalamnya tidak ditemukan adanya unsur menjanjikan proses yang dilakukan akan selesai pada waktu yang ditentukan dan juga tidak tidak mengandung unsur kebohongan. Sehingga tidak terbuka celah bagi pihak lain untuk menuntut notaris.

Menurutnya, pertanggungjawaban pidana baru akan muncul bila terdapat tindakan hukum dari notaris yang secara sengaja dilakukan serta direncanakan bersama-sama dengan pihak lain yang terkait. Dimana cover note malah dijadikan satu alat untuk melakukan peristiwa yang sebetulnya tidak benar atau muncul kebohongan hingga menimbulkan kerugian pihak lain.

Terkait kasus yang menimpa rekan sejawatnya, Agung mengaku bingung karena sebab cover note, kemudian notaris dikatakan terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dia melihat jika cover note yang ada adalah ketidakbenaran, yang seharusnya yang muncul adalah kebohongan dan kepalsuan (tindak pidana pemalsuan, red), bukan ranah tindak pidana korupsi.

“Ini sudah kami sampaikan, tetapi keterbatasan pihak lain memahami satu UU atau satu pengertian mengenai cover note menjadi satu ketidakadilan bagi notaris. Di cover note yang tahu mengenai perjanjian kredit itu ya notaris sendiri. Selain notaris tentunya pihak lain harus percaya apa yang disampaikan notaris sebagai orang yang memberi keterangan atas pengetahuan yang dimiliki di muka persidangan. Ini sebetulnya hal yang perlu diperhatikan.”

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info