Pusat Studi Hukum Maritim Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (PSHM IKA FH Undip) bersama Asosiasi Praktisi Hukum Pelayaran Indonesia (Prahulayar Indonesia) sepakat pentingnya konsep burden sharing dalam jalur pelayaran internasional. Ketua IKA FH Undip Asep Ridwan mengatakan, posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus jalur utama pelayaran dunia masih belum diikuti dengan pembagian manfaat yang adil.
Selama ini, lanjut Asep, Indonesia memikul berbagai konsekuensi sebagai negara pantai dan jalur pelayaran internasional, mulai dari risiko kerusakan lingkungan, ancaman keamanan, hingga kewajiban menyediakan sistem keselamatan pelayaran. Sementara itu, kontribusi negara-negara pengguna (user states) terhadap beban itu masih belum dirasakan secara nyata.
"Apakah ada keadilan distribusi ketika berbagai pelayaran ini menimbulkan dampak seperti dampak lingkungan dan keamanan terhadap negara pantai, namun bagaimana dengan kontribusinya?" ujar Asep dalam webinar bertajuk Pembagian Tanggung Jawab Negara Pengguna (User States) Dalam Pengelolaan Jalur Pelayaran Strategis di Indonesia, Sabtu (18/7).
Baca juga:
- Kepemimpinan, Integritas dan Profesionalisme Harus Melekat pada Sarjana Hukum
- Asosiasi Praktisi Hukum Pelayaran Indonesia Dideklarasikan, Jadi Wadah Pembaruan Hukum Pelayaran Nasional
Asep pun mendorong kajian terhadap implementasi Pasal 43 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang disahkan dalam UU No. 17 Tahun 1985 mengatur kerja sama antara negara pengguna dan negara pantai dalam pengelolaan selat yang digunakan oleh pelayaran internasional.
Senada, Purnawirawan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda (Purn.) Kresno Buntoro mengatakan sekitar 40 persen perdagangan dunia melintasi tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan lima checkpoint di perairan Indonesia. Namun, posisi itu belum memberikan keuntungan yang sepadan.
Sebagai negara kepulauan, lanjut Kresno, Indonesia berkewajiban menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran selama 24 jam sesuai ketentuan UNCLOS. Kewajiban tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari teknologi satelit hingga sarana bantu navigasi seperti suar. "Di lain sisi, negara pengguna, kapal contohnya, dari melewati perairan kita, dia mendapat keuntungan ekonomi sendiri," ujarnya.
















