Ketua Tim Kerja Kekarantinaan Kesehatan Tunggul Birowo, mengatakan draf RUU Kesehatan terakhir per Februari 2023 tetap mengatur STR berlaku per 5 tahun, bukan seumur hidup. Sementara SIP kedokteran juga harus memenuhi syarat salah satunya mendapat rekomendasi dari organisasi profesi.
Tunggul menjelaskan, UU lain yang terdampak RUU Kesehatan seperti UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Beleid itu memang sudah layak untuk direvisi karena perkembangan jenis penyakit sudah banyak yang berubah. Tapi melihat draf RUU Kesehatan terakhir, banyak ketentuan UU 4/1984 yang masih dipertahankan.
“Mungkin karena dianggap masih relevan oleh DPR dan pemerintah juga masih menyusun DIM,” ujarnya.
Tunggul mencatat beberapa hal yang penting diatur seperti pembagian peran pemerintah pusat dan daerah. Dia melihat dalam menangani pandemi Covid 19 pemerintah menerbitkan instrumen tambahan seperti Inpres No.4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. RUU Kesehatan penting untuk mengatur secara rinci sehingga tidak perlu lagi regulasi tambahan untuk menangani wabah penyakit.
Kemudian, definisi wabah harus diperluas karena perkembangan saat ini tak hanya berasal dari penyakit menular tapi juga tidak menular. Misalnya, gagal ginjal akut pada anak sebagaimana menimpa ratusan anak beberapa waktu terakhir. Perlu juga mengatur bagaimana sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak menetapkan status wabah atau kejadian luar biasa.