Pentingnya Transformasi Digital untuk Melindungi Data Karyawan di Era Modern
Terbaru

Pentingnya Transformasi Digital untuk Melindungi Data Karyawan di Era Modern

Software HCM (Human Capital Management) yang ditawarkan Mekari Talenta mengubah manajemen data karyawan dari proses administratif rutin menjadi sistem yang selaras dengan persyaratan UU PDP.

Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 4 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Keamanan data pribadi jadi satu isu tersendiri di era digital. Meski tak ada niat buruk atau kesengajaan sekalipun, perusahaan yang tidak mengelola basis data administrasinya secara hati-hati dan mutakhir, dengan sendirinya membuka celah lebar untuk kebocoran data pribadi.

 

Kenyataannya, teknologi berkembang lebih pesat daripada sistem dan regulasi. Menurut Surfshark, perusahaan virtual private network (VPN) asal Belanda, selama periode Januari 2020-2024, ada sekitar 3,96 miliar akun digital yang mengalami kebocoran data (data breach). Data yang bocor itu biasanya berupa data pribadi seperti nama lengkap, kata sandi akun, lokasi geografis, nomor telepon, dan lain sebagainya.

 

Indonesia merupakan negara dengan kebocoran data terbanyak kedelapan di dunia dengan estimasi 94,22 juta akun bocor ke publik. Negara lain yang paling banyak mengalami data breach adalah Amerika Serikat, Rusia, India, China, Iran, Brasil, dan Prancis.

 

Itulah mengapa, departemen sumber daya manusia (SDM) perusahaan saat ini memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dapat dikatakan, data karyawan seperti penggajian, daftar hadir, identitas pribadi, serta kinerja, menjadi salah satu informasi paling sensitif yang dimiliki perusahaan.

 

Apalagi dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

 

Berdasarkan UU PDP, setiap kesalahan penanganan, akses tidak sah, atau kebocoran data, dapat membuat perusahaan terkena sanksi pidana berlapis. Pasal 70 UU PDP mengatur bahwa korporasi yang membocorkan, memakai, dan memalsukan data pribadi karyawan akan dijatuhkan pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

 

Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin usaha, atau pembubaran korporasi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info