Pentingnya Transformasi Digital untuk Melindungi Data Karyawan di Era Modern
Terbaru

Pentingnya Transformasi Digital untuk Melindungi Data Karyawan di Era Modern

Software HCM (Human Capital Management) yang ditawarkan Mekari Talenta mengubah manajemen data karyawan dari proses administratif rutin menjadi sistem yang selaras dengan persyaratan UU PDP.

Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 4 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Keamanan data pribadi jadi satu isu tersendiri di era digital. Meski tak ada niat buruk atau kesengajaan sekalipun, perusahaan yang tidak mengelola basis data administrasinya secara hati-hati dan mutakhir, dengan sendirinya membuka celah lebar untuk kebocoran data pribadi.

 

Kenyataannya, teknologi berkembang lebih pesat daripada sistem dan regulasi. Menurut Surfshark, perusahaan virtual private network (VPN) asal Belanda, selama periode Januari 2020-2024, ada sekitar 3,96 miliar akun digital yang mengalami kebocoran data (data breach). Data yang bocor itu biasanya berupa data pribadi seperti nama lengkap, kata sandi akun, lokasi geografis, nomor telepon, dan lain sebagainya.

 

Indonesia merupakan negara dengan kebocoran data terbanyak kedelapan di dunia dengan estimasi 94,22 juta akun bocor ke publik. Negara lain yang paling banyak mengalami data breach adalah Amerika Serikat, Rusia, India, China, Iran, Brasil, dan Prancis.

 

Itulah mengapa, departemen sumber daya manusia (SDM) perusahaan saat ini memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dapat dikatakan, data karyawan seperti penggajian, daftar hadir, identitas pribadi, serta kinerja, menjadi salah satu informasi paling sensitif yang dimiliki perusahaan.

 

Apalagi dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

 

Berdasarkan UU PDP, setiap kesalahan penanganan, akses tidak sah, atau kebocoran data, dapat membuat perusahaan terkena sanksi pidana berlapis. Pasal 70 UU PDP mengatur bahwa korporasi yang membocorkan, memakai, dan memalsukan data pribadi karyawan akan dijatuhkan pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

 

Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin usaha, atau pembubaran korporasi.

 

Menciptakan Mekanisme Pelindungan Data yang Kuat

Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC), Teguh Arifiyadi mengatakan, dalam mengelola data karyawan, perusahaan mesti memiliki mekanisme perlindungan yang kuat.

 

Korporasi harus memperhatikan beberapa aspek, terutama ada atau tidaknya izin perusahaan untuk mengakses data karyawan yang bersangkutan. Izin itu biasanya tercantum dalam form consent yang memuat persetujuan atau ketidaksetujuan karyawan untuk mengungkap data tertentu di perjanjian kerja.

 

Hal-hal itu harus diperhatikan manajemen sebagai batasan dalam mengakses suatu data di dalam perusahaan. “Jika tidak ada data yang terkait dengan kepentingan perusahaan, maka ranahnya tetap masuk area privacy dan perusahaan dilarang mengakses data pribadi milik karyawan tersebut,” kata Teguh.

 

Dengan demikian, pelindungan data di lingkungan perusahaan kini bukan hanya isu teknis TI, tetapi juga bagian dari kewajiban hukum serta etika bisnis yang bertanggung jawab. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang saat ini mengandalkan sistem manual atau spreadsheet yang tidak memiliki fitur enkripsi atau kontrol akses.

 

Kondisi ini membuat perusahaan rentan terhadap pelanggaran UU PDP. Tanpa sistem yang tepat, perusahaan berisiko melakukan kesalahan tak disengaja yang dapat berujung sanksi. Oleh karena itu, kebutuhan akan transformasi digital dalam pengelolaan data SDM menjadi sangat mendesak.

 

Berbagai platform kini telah menyediakan sistem manajemen SDM modern dengan mekanisme perlindungan data terintegrasi. Salah satunya adalah Mekari Talenta yang berfungsi sebagai platform human resource information system (HRIS) komprehensif.

 

Software HRIS yang ditawarkan Mekari Talenta mengubah manajemen data karyawan dari proses administratif rutin menjadi sistem yang selaras dengan persyaratan UU PDP. Melalui platform ini, setiap data karyawan disimpan dengan aman dan dapat dilacak sehingga meminimalkan risiko akses tidak sah atau manipulasi data.

 

Keamanan data karyawan lebih terjamin dengan beberapa fitur seperti Kontrol Akses Berbasis Peran (Role-Based Access Control/RBAC). Fitur ini memastikan hanya personel SDM yang berwenang yang dapat melihat atau mengubah data karyawan. Ini mengurangi risiko penyalahgunaan internal dan menjaga akuntabilitas pengelolaan data.

 

Sementara, melalui fitur Penyimpanan Data Cloud Terenkripsi, semua informasi karyawan seperti penggajian, kehadiran, dan identitas pribadi disimpan dengan aman di penyimpanan cloud dengan protokol enkripsi data karyawan, sehingga melindungi karyawan dari pelanggaran data atau akses tidak sah.

 

Aspek keamanan data juga membutuhkan sistem audit yang jelas. Di sini, fitur Jejak Audit Digital menjadi berguna untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada data karyawan. Setiap perubahan juga diberi stempel waktu sehingga audit trail HR menjadi jelas. Fitur ini sangat berguna saat perusahaan menghadapi audit maupun sengketa.

 

Platform Mekari Talenta ini sudah disesuaikan dengan ketentuan UU PDP, khususnya terkait manajemen siklus hidup data. Melalui fitur Kebijakan Retensi dan Penghapusan Data Otomatis, sistem secara otomatis akan menghapus data karyawan yang kedaluwarsa setelah masa retensi hukum berakhir.

 

Dengan fitur Manajemen Dokumen yang Aman dan Terpusat, sistem Mekari Talenta selanjutnya memperketat perlindungan dokumen sensitif karyawan. Fitur berbagi yang terkendali dapat mencegah kebocoran sekaligus memastikan efisiensi operasional dan kepatuhan ketenagakerjaan atas ketentuan pelindungan data pribadi.

 

Binder Dijker Otte (BDO) Indonesia adalah salah satu perusahaan multinasional terbesar dunia yang bergerak di bidang akuntan publik, pajak, dan firma penasihat. Perusahaan ini telah merasakan manfaat platform Mekari Talenta.

 

Sebelum menggunakan aplikasi HR Mekari Talenta, departemen HR di BDO Indonesia sempat kewalahan dengan regulasi yang terus berubah. Apalagi, seiring dengan pertumbuhan bisnis yang pesat, kebutuhan SDM perusahaan semakin besar. BDO juga harus memastikan sistemnya mengakomodasi tuntutan keamanan dan privasi data dari BDO Global sebagai perusahaan induk.

 

Human Resources Manager di BDO, Fitriana Nursinta Sihotang mengatakan, sebelumnya BDO hanya menggunakan Microsoft Execl yang sangat tidak efektif untuk mengolah data ratusan karyawan yang tersebar di berbagai unit bisnis. Pengolahan data karyawan pun sering menemui kesalahan human error karena masih dikelola secara manual.

 

Dengan database online yang disediakan Mekari Talenta, proses mengunggah, memproses, dan menyeragamkan data kekaryawanan menjadi lebih cepat dan aman. Saat memilih Mekari Talenta, BDO Indonesia juga memastikan bahwa Mekari Talenta dapat mengakomodasi tuntutan keamanan dan privasi data sesuai persyaratan perusahaan induk.

 

Server Mekari Talenta yang memiliki sertifikasi ISO 27001 dan enkripsi SSL 256-bit, dinilai telah sesuai dengan kebutuhan standar keamanan data HR dari BDO Global. “Dengan sistem sekarang, (berbagai) penghitungan sudah terotomasi dan sesuai regulasi yang ditentukan oleh pemerintah,” kata Fitriana.

 

Artikel ini merupakan hasil kerja sama Hukumonline dengan Mekari.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info