Bidang studi Hukum President University bekerjasama dengan Hukumonline menyelenggarakan seminar bertajuk Implikasi (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bagi Dunia Usaha di Kawasan Industri yang dilakukan secara hibrid di Kampus President University, Kamis (9/2).
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya menjelaskan Perppu Cipta Kerja kepada pekerja dan pelaku usaha yang berada di lingkungan sektor bisnis di kawasan Kota Jababeka dan sekitarnya.
“Kami dari President University menyambut baik terselenggaranya acara hari ini yang diperuntukkan bagi industri bisnis dan pelaku usaha di kawasan Kota Jababeka dan sekitarnya tidak terkecuali dosen dan mahasiswa President University,” kata Bayu Imantoro selaku Ketua Program Studi Hukum President University.
Baca Juga:
- Ini yang Diharapkan dalam Perppu Cipta Kerja di Sektor Komunikasi dan Informatika
- Perppu Cipta Kerja Dinilai Tidak Otomatis Selesaikan Karut Marut Investasi
Perppu Cipta Kerja yang telah resmi diundangkan pemerintah pada Desember 2022. Aturan tersebut untuk memberi kepastian hukum pasca-Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki (hingga 25 November 2023), UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.
Bayu Imantoro selaku Ketua Program Studi Hukum President University.
Sejumlah pihak menyadari lahirnya Perppu Cipta Kerja penuh kontroversi sejak awal, bahkan selama sebelum menjadi Perppu. Mulai dari isu cuti hingga isu outsourcing yang menjadi fokus para pekerja sebagai yang terdampak langsung. Para pekerja mempertanyakan apakah Perppu yang diundangkan menimbulkan kepastian hukum atau tidak.
“Hal ini penting untuk kita ketahui apakah hadirnya Perppu menimbulkan kepastian hukum atau tidak menimbulkan kepastian hukum kepada pekerja,” ungkapnya.
Ia berharap kegiatan seminar ini dapat menjadi kajian yang hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak, baik pekerja dan pelaku usaha.
“Mudah-mudahan diskusi ini memberikan sumbangsih perbaikan bagi regulasi dan hubungan industrial teman-teman buruh dan tenaga kerja dengan pelaku usaha untuk lebih baik kedepannya,” harapnya.
Latar belakang diterbitkannya Perppu Cipta Kerja merupakan sebagai upaya mengantisipasi tantangan ekonomi dan geopolitik serta dinamika global yang sejalan dengan mandat sebagaimana ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.
Terlepas dari kontroversinya Perppu Cipta Kerja, nyatanya Perppu ini sudah berlaku dan hal terpenting yang bisa dilakukan saat ini adalah memahami isi dan ketentuan dari Perppu Cipta Kerja, yang secara umum mengandung 186 Pasal termasuk tentang Ketenagakerjaan.
Menanggapi kontroversinya Perppu Cipta Kerja ini, Sugeng Santoso selaku Hakim Ad Hoc PHI Mahkamah Agung menyatakan bahwa setiap persoalan yang ada di Perppu Cipta Kerja akan ditemukan solusinya.
“Persoalan ini semua pasti ada solusinya. Perppu sama dengan undang-undang, kedudukannya setara UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011, tidak usah diperdebatkan. Sekarang sudah ada Perppu maka suka tidak suka mau tidak mau Perppu ini sudah berlaku,” tegasnya.
Sugeng Santoso selaku Hakim Ad Hoc PHI Mahkamah Agung.
Sugeng juga menyatakan, kontroversi yang timbul di tengah masyarakat salah satunya karena kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Menurutnya kewenangan tersebut dimiliki secara subjektif oleh Presiden.
“Kontroversial salah satunya kenapa? karena ini kewenangan Presiden menerbitkan Perppu. Mau didemo oleh sejuta pekerja di Indonesia untuk menghalangi Perppu Cipta Kerja pun, ini tetap berlaku karena ini kewenangan Presiden. Presiden pun mengeluarkan Perppu ini dengan latar belakang adanya konflik,” jelasnya.
Meski dianggap penuh kontroversi, hadirnya Perppu Cipta Kerja mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi dan juga geopolitik.
