*Oleh Dr. Adardam Achyar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dewan Pembina Peradi dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat IKADIN.
Tulisan ini disusun dalam rangka menanggapi dan meluruskan pemberitaan yang terdapat di sejumlah online, antara lain Berita Satu, Kamis 17 Maret 2022 dengan judul Bantah Otto Hasibuan, KAI ISL: Organisasi Advokat Multibar, dan Inews.id, Jumat, 18 Maret 2022, dengan judul KAI: Pernyataan Otto tentang PERADI sebagai Single Bar, Inkonstitusional dan Tidak Relevan, sebagai berikut:
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UUA) pada Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Advokat. Tidak dapat dimungkiri frasa ‘merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat; bermakna dan harus dimaknai bahwa organisasi advokat yang akan dibentuk berdasarkan perintah UUA adalah ‘satu organisasi advokat’, dengan kata lain single bar. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) UUA menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
Untuk dapat memahami dengan benar mengenai prinsip single bar dan advokat berstatus sebagai penegak hukum, harus dipahami dulu konsiderans UUA, pada bagian menimbang huruf (b) yang menyatakan, “Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu Peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia”.
Dari konsiderans UUA tersebut terlihat bahwa profesi advokat adalah profesi yang diperlukan oleh kekuasaan kehakiman untuk dapat terselenggaranya suatu Peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Bunyi dari konsiderans tersebut merupakan suatu keistimewaan dan penghargaan bagi profesi advokat, hal mana tidak terdapat baik dalam UU tentang Kepolisian maupun dalam UU Tentang Kejaksaan;
Dalam perkara No. 019/PUU-I/2003 terkait dengan pengujian terhadap norma Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 14 sampai 17, Pasal 32 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945, DPR RI yang diwakili oleh H. Hamdan Zoelfa, S.H dan Akil Mukhtar, S.H di muka persidangan pada pokoknya menyatakan, bahwa mengenai advokat tidak diatur dalam UUD 1945, tapi dasar pengaturan tentang advokat harus dikembalikan kepada Pasal 24 ayat (3) yaitu badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UUA adalah organ negara dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Karena Peradi adalah organ negara dalam arti luas, sudah barang tentu Peradi (organisasi advokat) harus bersifat tunggal (single bar), sama dengan organisasi-organisasi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan.