Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyayangkan pimpinan KPK terpilih tak ada yang berasal dari unsur advokat. Begitu pula tak ada dari unsur jaksa. Ketua Umum DPN PERADI Fauzie Hasibuan menyampaikan keresahannya tersebut datang karena para pimpinan ini memiliki sedikit pengalaman dan pemahaman praktik di lapangan.
Menurut Fauzie, pimpinan KPK yang ideal seharusnya terdiri dari unsur-unsur penegak hukum, sehingga tak hanya paham dan punya banyak pengetahuan dari segi teori, tetapi juga bisa menjalankan tugasnya di lapangan dalam rangka pencegahan dan khususnya pemberantasan korupsi.
Dengan tidak cukup banyaknya pimpinan yang berasal dari unsur penegak hukum, Fauzie khawatir para pimpinan ini akan perlu waktu lama untuk belajar. Sedangkan hal tersebut, sebut Fauzie, tidak bisa dibiarkan.
“Para pimpinan KPK terpilih tak bisa lama-lama belajar,” kata Fauzie kepada hukumonline saat ditemui di sela-sela acara perayaan natal PERADI, Kamis (17/12). “Tugas yang menanti kelimanya sudah bertumpuk,” lanjutnya menerangkan keresahan yang ia rasakan.
Fauzie berharap proses belajar itu dapat dipercepat melalui audiensi dengan para penegak hukum, yang dalam hal ini untuk advokat dapat diwakili oleh PERADI sebagai organisasi profesi. Ketua umum yang terpilih dalam Munas PERADI lanjutan di Pekanbaru ini berharap pimpinan KPK mau terbuka mendengarkan masukan dari organisasi.
“Saya akan dengan senang hati melakukan audiensi dengan para pimpinan KPK. Kami akan upayakan itu. Boleh jadi itu di tempat kami (Sekretariat PERADI, red) atau bisa juga dilaksanakan di tempat mereka. Yang penting mereka mempersilakan kami menyampaikan pandangan advokat,” tutur Fauzie.
Untuk diketahui, pimpinan KPK jilid IV yang berasal dari penegak hukum hanya Irjen Pol. Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata yang merupakan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor. Sedangkan Saut Situmorang berasal dari BIN, Agus Rahardjo sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, dan Laode Muhammad Syarif merupakan akademisi.
Sementara itu di periode sebelumnya, pimpinan KPK jilid III, KPK ‘dikuasai’ oleh empat advokat dan satu jaksa; Abraham Samad, Adnan Pandupraja, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Zulkarnain.
Kemudian di jilid II kita dapat temukan ada Antasari Azhar dari unsur jaksa, Chandra Hamzah dari unsur advokat, dan Bibit Rianto dari unsur polisi. Dalam pimpinan KPK jilid I pun setidaknya ada jaksa juga yang berdampingan dengan polisi, yakni Tumpak Panggabean yang berdampingan dengan Taufiqurrahman Ruki.
Meski tak sesuai harapan namun Fauzie mengatakan bahwa di bawah bendera PERADI ia akan memberi dukungan sepenuhnya kepada kelima pimpinan KPK yang akan menjalankan masa baktinya hingga tahun 2019. “PERADI akan mendukung apapun yang dilakukan pimpinan KPK untuk mengatasi korupsi di negeri ini,” sebut Fauzie.
“Kalau ada pelemahan-pelemahan yang ditujukan kepada KPK, seperti yang selama ini saya lihat banyak kepentingan politik yang mengganggu berjalannya fungsi dan tugas KPK, maka PERADI akan maju membantu agar hal itu tidak terjadi,” tegas peraih gelar doktor hukum dari FH Universitas Jayabaya ini.
Lebih lanjut, Fauzie berharap pelemahan lembaga anti rasuah ini dapat pula dicegah oleh para pimpinannya dengan cara menjunjung independensi mereka dalam menjalankan tugas. Ia menuturkan harapan agar pimpinan-pimpinan baru ini berani bertindak tanpa ada intervensi dari siapa pun.
“Mereka boleh dipilih dan didukung oleh partai-partai politik dalam proses ini, tapi saat sudah menjalankan tugas, mereka harus ingat bahwa mereka sedang berjuang untuk masyarakat dan negeri ini,” pungkasnya.
Menurut Fauzie, pimpinan KPK yang ideal seharusnya terdiri dari unsur-unsur penegak hukum, sehingga tak hanya paham dan punya banyak pengetahuan dari segi teori, tetapi juga bisa menjalankan tugasnya di lapangan dalam rangka pencegahan dan khususnya pemberantasan korupsi.
Dengan tidak cukup banyaknya pimpinan yang berasal dari unsur penegak hukum, Fauzie khawatir para pimpinan ini akan perlu waktu lama untuk belajar. Sedangkan hal tersebut, sebut Fauzie, tidak bisa dibiarkan.
“Para pimpinan KPK terpilih tak bisa lama-lama belajar,” kata Fauzie kepada hukumonline saat ditemui di sela-sela acara perayaan natal PERADI, Kamis (17/12). “Tugas yang menanti kelimanya sudah bertumpuk,” lanjutnya menerangkan keresahan yang ia rasakan.
Fauzie berharap proses belajar itu dapat dipercepat melalui audiensi dengan para penegak hukum, yang dalam hal ini untuk advokat dapat diwakili oleh PERADI sebagai organisasi profesi. Ketua umum yang terpilih dalam Munas PERADI lanjutan di Pekanbaru ini berharap pimpinan KPK mau terbuka mendengarkan masukan dari organisasi.
“Saya akan dengan senang hati melakukan audiensi dengan para pimpinan KPK. Kami akan upayakan itu. Boleh jadi itu di tempat kami (Sekretariat PERADI, red) atau bisa juga dilaksanakan di tempat mereka. Yang penting mereka mempersilakan kami menyampaikan pandangan advokat,” tutur Fauzie.
Untuk diketahui, pimpinan KPK jilid IV yang berasal dari penegak hukum hanya Irjen Pol. Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata yang merupakan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor. Sedangkan Saut Situmorang berasal dari BIN, Agus Rahardjo sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, dan Laode Muhammad Syarif merupakan akademisi.
Sementara itu di periode sebelumnya, pimpinan KPK jilid III, KPK ‘dikuasai’ oleh empat advokat dan satu jaksa; Abraham Samad, Adnan Pandupraja, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Zulkarnain.
Kemudian di jilid II kita dapat temukan ada Antasari Azhar dari unsur jaksa, Chandra Hamzah dari unsur advokat, dan Bibit Rianto dari unsur polisi. Dalam pimpinan KPK jilid I pun setidaknya ada jaksa juga yang berdampingan dengan polisi, yakni Tumpak Panggabean yang berdampingan dengan Taufiqurrahman Ruki.
Meski tak sesuai harapan namun Fauzie mengatakan bahwa di bawah bendera PERADI ia akan memberi dukungan sepenuhnya kepada kelima pimpinan KPK yang akan menjalankan masa baktinya hingga tahun 2019. “PERADI akan mendukung apapun yang dilakukan pimpinan KPK untuk mengatasi korupsi di negeri ini,” sebut Fauzie.
“Kalau ada pelemahan-pelemahan yang ditujukan kepada KPK, seperti yang selama ini saya lihat banyak kepentingan politik yang mengganggu berjalannya fungsi dan tugas KPK, maka PERADI akan maju membantu agar hal itu tidak terjadi,” tegas peraih gelar doktor hukum dari FH Universitas Jayabaya ini.
Lebih lanjut, Fauzie berharap pelemahan lembaga anti rasuah ini dapat pula dicegah oleh para pimpinannya dengan cara menjunjung independensi mereka dalam menjalankan tugas. Ia menuturkan harapan agar pimpinan-pimpinan baru ini berani bertindak tanpa ada intervensi dari siapa pun.
“Mereka boleh dipilih dan didukung oleh partai-partai politik dalam proses ini, tapi saat sudah menjalankan tugas, mereka harus ingat bahwa mereka sedang berjuang untuk masyarakat dan negeri ini,” pungkasnya.
