Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, menyebut Komnas HAM menemukan sejumlah temuan dalam persidangan penyerangan Lapas Cebongan itu. Namun, ia menegaskan Komnas HAM tidak mengintervensi materi persidangan. Tapi, memantau proses berlangsungnya persidangan itu untuk menjaga terwujudnya peradilan yang independen. Perempuan yang sempat mengikuti secara langsung proses persidangan itu mengakui secara umum, kondisi yang tercipta sangat intimidatif bagi para pengunjung. Misalnya, di luar pengadilan terdapat pengamanan swakarsa dari masyarakat sipil dan menimbulkan suasana intimidatif.
Memang para pengunjung, termasuk jurnalis, menurut Laila mendapat kebebasan untuk memantau jalannya persidangan. Namun, sebelum memasuki ruang sidang, ada petugas yang melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan. Ia mengaku hal tersebut merupakan buah dari anjuran Komnas HAM yang disampaikan sejak awal masa persidangan dimulai. Pasalnya, ketika pertama kali melakukan pemantauan, Laila melihat pengamanan terhadap para pengunjung terlalu longgar. Ujungnya, ketika dilakukan penggeledahan, ada seorang pengunjung membawa senjata tajam. Untuk itu Komnas HAM mengusulkan agar pemeriksaan diperketat.
Tapi untuk para jurnalis dan pekerja HAM, Laila menilai kerja-kerja yang mereka lakukan mendapat hambatan karena ditemukan adanya intimidasi. Pasalnya, staf Komnas HAM yang melakukan pemantauan langsung menemukan pada 5 Juli 2013, Pasi Intel Grup 2 Kopassus berpakaian sipil mencari jurnalis Kompas dan Tribun. Bahkan, Laila menyebut staf Komnas HAM yang melakukan pemantauan di ruang sidang sempat ditanya anggota Intel yang bersangkutan apakah jurnalis yang dicari atau bukan.
Laila mengatakan pemanggilan yang dilakukan Intel kepada dua jurnalis itu terkait dengan pemberitaan persidangan kasus penyerangan Lapas Cebongan. Kemudian, Komnas HAM mendapat pengaduan dari koalisi rakyat pemantau peradilan militer bahwa terjadi intimidasi terhadap kedua jurnalis itu. Kemudian, giliran penyiar Pro 1 RRI (91,1 FM) yang mendapat ancaman serupa, namun kali ini disampaikan lewat sms.
Lalu, pada 7 Juli 2013 Laila mencatat pemimpin redaksi Tribun Yogyakarta mendapat undangan untuk bertemu pimpinan penasehat hukum Kopassus di Denpom Yogyakarta. Dari intimidasi yang beredar, Laila mengatakan pada intinya intimidasi itu menekankan agar tidak memojokan Kopassus dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan.
Atas hal tersebut Laila mengatakan Komnas HAM mengutuk segala bentuk intimidasi terhadap pekerja HAM dan pengamat yang melakukan pemantauan di persidangan. Sebab, tindakan itu merupakan pelanggaran HAM sebagaimana dijamin pasal 30 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Tindak intimidasi itu menurut Laila mencederai proses demokrasi dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang independen. Sekaligus ia menekankan, Komnas HAM mendorong perlindungan kemerdekaan pers dalam peliputan berita karena dilindungi UU HAM dan UU Pers. Baginya, tugas yang dilakukan jurnalis dalam rangka pemenuhan hak masyarakat atas informasi.
“Mendesak kepada semua pihak untuk menggunakan hak jawab dan atau hak tolak seperti yang diatur dalam UU Pers,” urai Laila.
Atas dasar itu Komnas HAM merekomendasikan sedikitnya dua hal. Pertama mendesak kepada semua pihak untuk menghentikan segala bentuk intimidasi. Kedua, mendorong Polri dan TNI memberikan perlindungan kepada para pekerja HAM dan semua pihak yang melakukan pemantauan atas proses persidangan itu. Serta menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan dan penyelidikan atas peristiwa intimidasi yang terjadi agar pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum.
















