Ia mengatakan sesuai UU No.40 Tahun 2009 tentang Pemuda adalah warga negara yang berusia 18-30 tahun. Berdasarkan sensus nasional baru-baru ini, terdapat 65 juta pemuda Indonesia, yang merupakan 28% dari total populasi 238 juta.
“Keselamatan dan keamanan penting bagi kaum muda di daerah perkotaan seperti Jakarta. Ketika keamanan dan keselamatan dikompromikan atau terancam, kaum muda sering menghadapi tantangan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka,” tuturnya.
Saud memaparkan Indonesia saat ini menempati peringkat ke-44 dalam indeks perdamaian global dari 162 negara. Beberapa orang muda dirugikan oleh kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Mereka menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan mereka. “Perlu dibuat beberapa program yang dapat membantu orang-orang muda ini mengembangkan berbagai keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka,” ujarnya.
Untuk itu, kata Saud, diperlukan program pendidikan dan pelatihan pemuda harus disesuaikan dengan permintaan pasar tenaga kerja di Jakarta. Dan, kebijakan harus mendukung sifat multidimensi peluang pemuda. Koordinasi lintas sektor dengan fokus pada pemuda diperlukan, dengan pemerintah nasional dan lokal bekerja sama dengan para pemimpin lokal, masyarakat dan sektor swasta untuk melaksanakan program yang efektif.
Selain itu, diperlukan data perkotaan yang sistematis dan konsisten harus dikumpulkan. Akses ke lahan dan ruang kota yang aman penting untuk perlindungan, suara, dan pemberdayaan pemuda perkotaan, orang-orang muda di mana mereka dilindungi, dilindungi dan dibimbing ke dalam proses demokrasi dan ekonomi.
“Kelompok basis individu harus diperkenalkan untuk mengajukan beberapa hibah kecil untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan. Ada kebutuhan untuk kebijakan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan tempat tinggal penting untuk meningkatkan Kesehatan,” katanya.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dr.Verry Adrian mengatakan informasi publik ialah berkaitan dengan penyelenggara badan publik dengan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.