Keberadaan media sosial, lanjut Maryati, mendorong pemerintahan yang efektif melalui komunikasi dalam menyampaikan keberhasilan atau program pembangunan. Sejauh ini dia menilai ada beberapa K/L atau Pemda yang sudah mulai terbuka, misalkan ikut terlibat dalam menggunakan momen-momen yang tidak jauh dari apa yang tengah dibicarakan masyarakat.
“Aspirasi masyarakat, feeling-nya masyarakat apa. Tapi ada tantangannya terutama menyajikan informasi dalam bahasa yang mudah dicerna dan bisa menggiring dukungan masyarakat,” imbuhnya.
(Baca: Menkominfo Usul Buka Medsos dengan Nomor Ponsel, LBH: Rentan Disalahgunakan)
Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Widodo Muktiyo, menjelaskan bahwa Kominfo mempunyai tugas yang sangat strategis terkait penyebaran informasi pemerintah di media sosial.
“Di samping Kominfo sebagai kementerian yang punya Humas, kami juga bertugas sebagai Government PR. Nah Government PR dalam hal ini adalah mengkonsolidasi semua informasi dari semua kementerian,’’katanya.
Dalam hal ini, Kominfo sebagai Government PR akan memproduksi pesan agar kinerja pemerintah dapat dilaporkan dan disampaikan kepada publik. Kominfo akan mengkonsolidasi kinerja pemerintah agar adanya penyamaan persepsi, yang akan disediakan lewat chanel dan forum diskusi.
“Kita harus informasikan, jangan sampai kita telah bekerja tapi enggak yang tahu dan perlu di sampaikan kepada publik. Jadi kami mengkonsolidasi supaya ada penyamaan persepsi bahwa pemerintah seperti ini kerjanya. Nah untuk ini kominfo membangun satu media baru dengan berbagai channel untuk kepentingan semua kementerian. Jadi misalkan contoh Forum Merdeka Barat 9, itu adalah panggungnya pimpinan dari kementerian yang ada di Indonesia ini, tidak hanya Kominfo, Kominfo buat panggung saja,” pungkasnya.