Pada kesempatan yang sama, Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan lembaga yang dipimpinnya sampai saat ini masih melakukan upaya memaksimalkan perlindungan terhadap TKI. Misalnya, untuk mengakurasikan data TKI dan mengurangi calo dibentuk sistem data online yang sifatnya nasional.
Ketua Bidang Hukum, Perlindungan dan Advokasi Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Erika, mengatakan PJTKI tidak mudah menjalankan bisnisnya. Banyak hambatan dalam mengelola TKI. Misalnya, peran sponsor dan oknum lainnya yang kerap merugikan PJTKI. Tak jarang para oknum melakukan tindakan yang melanggar aturan, seperti memalsukan identitas calon TKI dan lainnya. Walau begitu, Erika mengakui terdapat pula oknum PJTKI yang menyalahi aturan.
Ironisnya, pemerintah pun dinilai tidak tegas dalam melakukan pengawasan dan penindakan kepada para oknum. Alhasil, ketika sebuah PJTKI yang dihentikan perpanjangan izinnya karena melanggar aturan, pada kesempatan selanjutnya perusahaan itu muncul dan beroperasi kembali. “Di stop izinnya, tapi (nanti) balik lagi. Ada sertifikat palsu yang APJATI laporkan, keluar lagi. Faktanya demikian” keluhnya.
Namun yang jelas, Erika mengatakan PJTKI, setidaknya yang menjadi anggota APJATI, berupaya mematuhi regulasi. Termasuk jika RUU PPILN mengambil alih sebagian peran yang dimiliki PJTKI khususnya yang menyangkut pembiayaan, Erika mengatakan hal itu tidak masalah. Misalnya, dalam mempersiapkan passport, surat kesehatan dan lainnya.
Menurut Erika, jika pemerintah mengurusi hal itu, maka resiko PJTKI dalam mengelola TKI akan terkurangi. Begitu juga terhadap wacana yang mengusulkan agar pekerja sektor domestik diambil alih pengirimannya oleh pemerintah. “Kami tidak keberatan,” pungkasnya.
