Keberadaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau ABK (Anak Buah Kapal) di luar negeri ternyata masih banyak yang terlibat masalah. Pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban melindungi,belum maksimal dalam membuat peraturan untuk melindungi TKI/ABK. Prof. Aloysius Uwiyono, Guru Besar Hukum Perburuan FHUI, mengatakan bahwa UU yang berlaku saat ini hanya berlaku untuk TKI pada pra penempaan dan pasca penempatan, yaitu saat TKI di Indonesia.
“Pasal 62 dan 63 UU No.39 Tahun 2004 jo Pasal 38 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No.14 Tahun 2010 hanya berlaku untuk TKI pada pra penempatan dan pasca penempatan, yaitu pada saat TKI di Indonesia. Sedangkan pada masa penempatan, di mana TKI berada di Luar Negeri berlakulah Hukum Asing atau Hukum Internasional,” ujar Prof. Aloysius saat menjadi pembicara di “Seminar Nasional Perlindungan Hukum dan Peran Negara atas Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” yang diadakan DRC FHUI, Jumat (23/10), di Fakultas Hukum FHUI.
Dia mengatakan, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan sebaiknya TKI disiapkan sedemikian rupa untuk menghindari permasalahan saat penempatan. “Harusnya PPTKIS sebagai pengirim tenaga kerja, siapa yang merekrut dan melatih adalah lembaga pra penempatan. Kemudian pada saat TKI di luar negeri ada lembaga masa-penempatan,” katanya.
Prof Aloysius menambahkan, saat TKI berada di luar negeri maka yang berlaku adalah hukum asing, perjanjian kerja harus ditandatangani di sana. Terkait hal itu, lembaga masa-penempatan yang akan membantu. Namun, UU No.39 Tahun 2004 tidak mengatur lembaga yang menangani TKI. Kemudian, pada saat pulang ke Indonesia, ada lembaga purna penempatan.
Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono, mengtakan rekrutmencyang tidak terkontrol menyebabkancpara calon ABK/TKIcbelum memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Hasilnya,cmuncul persoalan seperti permasalahan gaji yang suka-suka.
“Potensinya muncul permasalahan piskologi, juga permasalahancdokumen yang membuat permasalah ABK/TKI semakin kacau. Diperparah dengan kompetensi yang rendah sehingga muncul kasus yang terkendala,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Teguh mendorong agar ada regulasi yang memadai untuk melakukan perlindungan terhadap ABK/TKI di luar negeri. “Kita mencoba mendorong adanya regulasi yang memadai, pemidanaan pengawasan terhadap pelaku penempatan, penataan mekanisme penempatan dan mekanisme kerja internasional, baik dari peningkatan standar kondisi dan syarat kerja, peningkatan kualitas perikanan,” jelasnya.
Kepala Sub Direktorat Perjalan Ditjen Imigrasi, Agato Parlindungan, menjelaskan peran Ditjen imigrasi dalam upaya mendukung perlindungan hukum bagi TKI/ABK salah satunya dengan tidak hanya melihat kelengkapan berkas yang dimiki oleh calon TKI/ABK, namun juga melihat banyak faktor baik dari persiapan jangka panjang maupun jangka pendek.
“Kalau sudah memenuhi syarat maka akan dikasih karena hak masyarakat untuk pergi, itu pemikiran tradisional. Namun sekarang tidak, kami sekarang melihat banyak hal. Sekarang Kemenlu bekerjasama dengan imigrasi ingin jadi satu sistem. Tapi dalam rangka perlindungan TKI/ABK ada sumber data yang masuk ke kami masih bermasalah, kalau masih manual. Sekarang kita berkerja sama dengan adminduk untuk single integrity number, namun untuk pengodingannya untuk sistemnya masih terhambat,” jelasnya.
















