Jaminan fidusia dan gadai merupakan istilah jaminan khusus yang telah ditentukan oleh undang-undang. Aturan mengenai jaminan khusus digunakan karena merupakan objek khusus yang digunakan untuk pelunasan utang debitur, yang timbul karena adanya suatu perjanjian antara kreditur dan debitur.
Secara umum, jaminan khusus terbagi atas dua bentuk, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dibagi lebih rinci dengan jaminan fidusia dan gadai, baik jaminan fidusia maupun gadai menggunakan benda atau barang sebagai jaminannya.
Baca Juga:
- Tiga Masalah Utama HKI Sebagai Jaminan Utang
- HKI Sebagai Objek Jaminan Utang, Bisa Jadi Solusi dan Persoalan
1. Jaminan fidusia
Peraturan mengenai dasar hukum fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
Peraturan fidusia akan memudahkan para pihak yang mengambil manfaat darinya, khususnya pemberi fidusia. Namun, karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kepentingan pihak penerima fidusia akan kurang terjamin. Pemberi dapat menjaminkan benda yang dengan beban fidusia kepada pihak lain tanpa penerima mengetahuinya.
Biaya fidusia bergantung pada nilai penjaminan objek yang dijadikan kredit. Biaya tersebut mengacu pada PP No.28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM.
Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang berfungsi sebagai akta jaminan fidusia. Akta ini memuat identitas pemberi dan penerima fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, nilai benda, dan nilai penjaminan.