Perbedaan aturan mengenai legal privilege menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam praktik arbitrase internasional. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika para pihak berasal dari yurisdiksi dengan tradisi hukum berbedam khususnya civil law dan common law.
Partner SSEK Law Firm, Nico Angelo Mooduto mengatakan sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik berbeda dengan sejumlah negara yang menggunakan tradisi common law. Salah satunya terlihat dari tidak dikenalnya mekanisme discovery atau pengungkapan dalam proses hukum tanah air.
Kondisi tersebut dianggap berpengaruh terhadap bagaimana dokumen yang berkaitan dengan hubungan antara klien dan penasihat hukum diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks tertentu, dokumen yang bersifat rahasia tetap dapat menjadi bukti dan kerahasiaan dokumen tidak secara otomatis menentukan apakah dokumen tersebut dapat digunakan dalam suatu proses.
“Indonesia tidak mengenali proses discovery. Jadi, tidak ada situasi di mana yurisprudensi bisa mempercayai dokumen yang meragukan,” kata Nico dalam diskusi bertajuk ‘Managing Privileges Issue in Arbitration: Rule of Thumb, by the Boo?’ dalam rangkaian 8th ICC Indonesia Arbitration Day, Rabu (23/9/2026).
Baca juga:
- Forum ICC di Paris Bahas Revisi Aturan Arbitrase, Delegasi Indonesia Ambil Peran
- ICC Sepanjang 2025, Vonis Bersejarah hingga Dinamika Penegakan Hukum Internasional
Ia menjelaskan, perlindungan terhadap dokumen berkaitan pula dengan hubungan dokumen tersebut dengan pemberian nasihat hukum. Artinya, tidak semua dokumen yang berada atau dibuat dalam lingkup hubungan advokat dan klien secara otomatis mendapatkan perlindungan yang sama.
Karena itu, dibutuhkan kehati-hatian dalam memperlakukan dokumen dan komunikasi yang bersifat sensitif. Dalam praktiknya, para pihak perlu memperhatikan apakah suatu dokumen memang berkaitan dengan pemberian nasihat hukum atau justru memiliki tujuan lain.
















